Politik Historiografi: Penetapan Hari Bersejarah

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik-Pusat Studi Sunda)

Terasjabar.co – Penetapan hari-hari besar nasional oleh sebuah rezim tidak pernah sekadar urusan penanggalan seremonial; ia adalah sebuah proyek “politik ingatan” (politics of memory) yang sengaja dirancang untuk menentukan apa yang wajib diingat dan apa yang harus dilupakan oleh publik.

Kasus paling mencolok dari manipulasi ingatan kolektif dalam sejarah Indonesia adalah kanonisasi tanggal 20 Mei 1908, hari berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Melalui kacamata Power/Knowledge Michel Foucault dan teori aparatus ideologi negara Louis Althusser, kita dapat membongkar tesis bahwa pemilihan Budi Utomo sebagai embrio nasionalisme adalah sebuah keputusan politik berbias sekuler yang sengaja dirancang untuk meminggirkan saham utama Islam dalam membidani lahirnya kesadaran kebangsaan modern di Nusantara.

Anatomi Cacat Historis Budi Utomo

Jika kita menggunakan metode kritik sumber yang jujur dan melepaskan diri dari doktrin resmi buku teks sekolah, Budi Utomo (1908) sejatinya tidak memiliki syarat sosiologis untuk menyandang gelar sebagai “pelopor kebangkitan nasional”. Secara historis, organisasi ini bersifat elitis, aristokratis (hanya beranggotakan kaum priayi), dan etnosentris yang membatasi ruang lingkupnya hanya pada wilayah Jawa dan Madura. Lebih dari itu, Budi Utomo secara konsisten menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, menentang boikot ekonomi radikal, dan dalam berbagai kongres awalnya secara tegas menolak keterlibatan massa rakyat kecil (Kromo).

Menarasikan Budi Utomo sebagai awal kebangkitan sebuah “Bangsa Indonesia” yang plural dan lintas-pulau adalah sebuah anakronisme sejarah. Sebagaimana dicatat oleh sosiolog sejarah, nasionalisme Budi Utomo adalah nasionalisme kultural-priayi Jawa, bukan nasionalisme teritorial-politis Indonesia. Kebangkitan nasional yang sejati, yang bersifat massal, lintas etnis, lintas pulau, dan secara berani menyuarakan kata “Nasional” serta menuntut kemerdekaan (Zelfbestuur) baru lahir delapan tahun kemudian, tepatnya pada pelaksanaan 1st NATICO Central Sarekat Islam di Bandung pada 16–24 Juni 1916.

Konstruksi Politik di Balik Penetapan 20 Mei

Mengapa negara justru memilih Budi Utomo dan memarjinalkan momentum emas NATICO 1916? Jawabannya terletak pada kepentingan realpolitik rezim pascakemerdekaan, dimulai dari keputusan Sukarno pada tahun 1948 yang kemudian disempurnakan dan disakralkan oleh rezim Orde Baru Suharto.

1. Kepentingan Rezim Sukarno (1948): Pada tahun 1948, Republik yang baru merdeka sedang diguncang oleh polarisasi ideologis yang hebat (antara faksi kiri-komunis, nasionalis, dan Islam politik). Sukarno membutuhkan sebuah simbol persatuan yang netral dan “jinak”. Budi Utomo dipilih karena karakternya yang kultural, elitis, dan tidak membawa sentimen agama maupun kelas, sehingga dianggap aman untuk merajut rekonsiliasi politik nasional tanpa memperkuat faksi Islam.
2. Kepentingan Rezim Orde Baru: Di bawah stabilitas militeristik Orde Baru, penonjolan Budi Utomo diintensifkan di ruang-ruang kelas melalui buku pelajaran sekolah. Orde Baru yang mengidap fobia terhadap Islam politik secara sadar melakukan amnesia historis terhadap NATICO 1916. Jika negara mengakui bahwa kesadaran berbangsa pertama kali digelorakan secara massal oleh Sarekat Islam, maka hegemoni narasi nasionalisme sekuler-militeristik akan runtuh. Negara enggan mengakui bahwa Islam adalah pemegang saham utama yang merumuskan konsep kemerdekaan Indonesia.

Implikasi Teoretis: Matinya Hakim Moral dalam Sejarah

Kasus manipulasi Hari Kebangkitan Nasional ini membuktikan kembali premis utama buku Anda: ketika penulisan sejarah tidak ditambatkan pada rujukan moral eksternal yang absolut, maka sejarah hanya akan menjadi pelayan dari realpolitik kekuasaan.

Melalui institusionalisasi kurikulum sekolah, negara berhasil mereduksi dinamika pergerakan Islam 1916 menjadi sekadar “catatan kaki” pelengkap yang diringkas. Generasi muda diindoktrinasi untuk mengagumi organisasi priayi kooperatif (Budi Utomo) sebagai pahlawan bangsa, sementara organisasi berbasis massa Islam yang secara radikal bertaruh nyawa menuntut pembongkaran kapitalisme kolonial (Sarekat Islam) sengaja digeser ke pinggiran sejarah. Ini adalah sebuah bentuk kekerasan epistemik (epistemic violence) yang sukses menciptakan amnesia sejarah massal, demi memastikan bahwa politik kekuasaan hari ini tetap memegang kendali penuh atas definisi moral dan nasionalisme di Indonesia.