DPRD Jabar Terima Kunjungan DPRD Jambi Bahas Mekanisme LKPJ, Sugianto Nanggolah Tekankan Penguatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Bandung 20 April 2026 — DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Jambi dalam rangka menggali masukan terkait mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, turut menerima langsung rombongan dan memberikan sejumlah pandangan terkait praktik pembahasan LKPJ di Jawa Barat, khususnya dari sisi penguatan fungsi pengawasan legislatif.

Kunjungan kerja DPRD Provinsi Jambi ini bertujuan untuk memperoleh referensi dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ di daerahnya, terutama terkait efektivitas evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui dokumen pertanggungjawaban kepala daerah.

Sugianto menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, tetapi menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam mengukur capaian program pembangunan serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.

“Pembahasan LKPJ harus dipandang sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana program berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pembahasan LKPJ membutuhkan analisis yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga hasil pengawasan langsung di lapangan serta aspirasi masyarakat.

Dalam forum tersebut, DPRD Jambi juga mendapatkan gambaran mengenai tahapan pembahasan LKPJ di DPRD Jawa Barat, mulai dari penyampaian dokumen, pembahasan di komisi, hingga penyusunan rekomendasi akhir yang akan disampaikan kepada kepala daerah.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, di mana kedua belah pihak saling bertukar pengalaman terkait tantangan dan strategi dalam meningkatkan kualitas fungsi pengawasan legislatif di daerah masing-masing.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun sinergi antar-DPRD provinsi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat dalam membuka ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah.