Bawa Perspektif Daerah ke Forum Nasional, Sugianto Nanggolah Jadi Narasumber RDPU DPD RI

DKI Jakarta 14 April 2026 — Peran strategis DPRD dalam pembentukan regulasi daerah kembali mendapat sorotan di tingkat nasional. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di DKI Jakarta.

Kehadiran Sugianto dalam forum tersebut difasilitasi dan didampingi oleh jajaran terkait sebagai bagian dari kunjungan kerja, guna memperkuat sinergi antara lembaga legislatif daerah dan pusat dalam membahas dinamika pembentukan peraturan daerah.

Dalam paparannya, Sugianto menyampaikan pandangan komprehensif mengenai dinamika politik legislasi di daerah, termasuk berbagai tantangan praktis yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi. Ia menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih.

“Pembentukan peraturan daerah tidak lepas dari dinamika politik, kebutuhan masyarakat, serta sinkronisasi dengan regulasi di tingkat nasional. Ketiganya harus berjalan seimbang agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang kerap muncul, mulai dari keterbatasan waktu pembahasan, kompleksitas materi muatan, hingga perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses legislasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas perda di daerah.

Selain itu, Sugianto menekankan pentingnya peran Bapemperda sebagai motor penggerak dalam memastikan setiap tahapan pembentukan regulasi berjalan sesuai mekanisme dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Forum RDPU ini juga menjadi wadah bertukar gagasan antara perwakilan daerah dan lembaga pusat, sehingga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis dalam memperbaiki sistem legislasi daerah secara nasional.

Kehadiran Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat sebagai narasumber menunjukkan bahwa pengalaman dan praktik legislasi di daerah memiliki kontribusi penting dalam memperkaya perspektif kebijakan di tingkat pusat.

Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional ini, DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.