Zulkifly Chaniago Dorong Transparansi Pembagian Air Curug Klari untuk Cegah Konflik di Hilir

Terasjabar.co – Anggota Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Zulkifly Chaniago, BE., menegaskan pentingnya tata kelola pembagian air yang adil dan transparan guna mencegah potensi konflik di wilayah hilir.

Hal tersebut disampaikan Zulkifly saat mengikuti kunjungan kerja Pansus XI DPRD Jabar ke kawasan Curug Klari, Kabupaten Karawang, Rabu (14/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan pemanfaatan air permukaan sekaligus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Air Permukaan.

Zulkifly menjelaskan, wilayah Klari memiliki karakteristik pembagian aliran air yang terpecah ke dalam tiga jalur sungai. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan yang cermat agar distribusi debit air tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di wilayah hilir.

“Pembagian aliran air harus dikelola secara transparan dan berkeadilan. Jika tidak, berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah dan merugikan masyarakat, khususnya petani dan warga di daerah hilir,” ujar Zulkifly.

Menurutnya, air permukaan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga negara dan pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selain meninjau pembagian aliran air, Pansus XI DPRD Jabar juga mengevaluasi kondisi bendungan serta rutinitas pemeliharaan infrastruktur irigasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem distribusi air dapat beroperasi secara optimal, aman, dan berfungsi dalam jangka panjang.

Zulkifly menekankan bahwa regulasi yang sedang dibahas harus mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat, mulai dari meningkatnya kebutuhan air hingga potensi kerusakan lingkungan.

“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat agar pemanfaatan air permukaan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Melalui kunjungan lapangan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap dapat merumuskan kebijakan yang menjamin distribusi air secara adil, mencegah konflik sosial, serta mendukung keberlanjutan sumber daya air di Jawa Barat.