dr. Hj. Ratnawati Gelar Dialog Terbuka Bahas PAD, BIJB, dan Pemekaran Indramayu Barat

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK., menggelar dialog bersama media, masyarakat, dan mahasiswa Universitas Wiralodra (Unwir) di Rumah Makan Sego Sambel Indramayu, Kamis (27/11/2025).

Acara berlangsung hangat dan interaktif dengan kehadiran sejumlah tokoh dan perwakilan publik. Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Indramayu Fraksi Demokrat Diyanto, Lurah Lemahmekar Umar Dani, tokoh masyarakat Drs. Sunardi, S.H., M.Si., masyarakat setempat, serta mahasiswa Unwir.

Dalam dialog tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini memaparkan berbagai isu strategis pembangunan di Jawa Barat, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, hingga proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Indramayu Barat (Inbar).

Ratnawati menyampaikan bahwa tahun ini pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar Rp 31 triliun. Komisi III DPRD Jabar, kata dia, mendorong peningkatan target pendapatan dari sebelumnya Rp 29 triliun.

“Kemarin Komisi III berusaha menaikkan dari awal Rp 29 triliun, kita bisa menaikan pendapatan daerah yang diproyeksikan sekitar Rp 1,2 triliun,” jelasnya.

Sebagai komisi yang membidangi BUMD dan infrastruktur, Ratnawati turut memaparkan perkembangan rencana penguatan BIJB Kertajati. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi BIJB sebagai bandara internasional yang mampu melayani penerbangan besar dari berbagai negara.

“Kita optimis ke depan BIJB bisa menghasilkan untuk pembangunan Jawa Barat. Yang terdekat bisa menjadi pusat penerbangan umroh Jawa Barat. Jangan sampai BIJB yang menjadi marwah Jawa Barat diambil alih pihak swasta,” tegasnya.

Terkait usulan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (Inbar), Ratnawati menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyetujui inisiatif tersebut. Namun, prosesnya masih tertahan oleh kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dari pemerintah pusat.

Ia membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit daripada Jawa Barat tetapi sudah memiliki 40 kabupaten/kota. Sementara Jawa Barat baru memiliki 27.

“Jelas bantuan dari pusat untuk kabupaten/kota lebih banyak Jawa Timur dibandingkan Jawa Barat. Kita ngotot harus ada tambahan 10 kabupaten/kota lagi agar pembangunan lebih merata,” ujarnya.

Ratnawati menegaskan bahwa masukan masyarakat dan para tokoh akan menjadi bahan penting bagi dirinya dan Komisi III dalam merumuskan kebijakan di tingkat provinsi.

Dialog ditutup dengan sesi tanya jawab yang diikuti antusias oleh masyarakat dan mahasiswa, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu pembangunan Jawa Barat dan masa depan Indramayu.