Tunjangan DPR Makin Fantastik, Di Saat Ekonomi Rakyat Makin Mencekik

Oleh:
Sri Nurhayati, S.Pd.I.
(Praktisi Pendidikan)

Terasjabar.co – Bulan Agustus yang identik dengan bulan kemerdekaan, karena di bulan ini terdapat tanggal yang menjadi hari peringatan kemerdekaan negeri ini. Tanggal 17 Agustus yang dijadikan hari kemerdekaan Indonesia selalu dinanti rakyat Indonesia.

Setiap memasuki bulan Agustus ini, masyarakat sudah mempersiapkan berbagai macam hal untuk menyambut peringatan kemerdekaan ini. Seperti hiasannya yang selalu menghiasi jalan dan rumah-rumah warga demi memeriahkan penyambutan hari kemerdekaan ini. Walaupun kondisi ekonomi rakyat tidak baik-baik saja, tapi semangat mereka dalam menyambut hari kemerdekaan tidak pernah padam.

Namun, euforia menyambut peringatab kemerdekaan ini, rakyat harus menelan pil pahit dari kebijakan pemerintah. Seperti kenaikan pajak yang terjadi di beberapa sektor, mislnya pada pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan kebijakan yang lebih menyakitka lagi adalah terkait tunjangan yang diberikan kepada para anggota DPR yang semakin fantastik.

Sungguh ini adalah kondisi yang dzolim. Pasalnya di saat rakyat sedang tercekik oleh kondisi ekonomi yang makin memburuk, tapi dengan teganya pemerintah memberikan tunjangan kepada para anggota DPR.

Tunjangan itu seperti tunjangan perumahansenilai RP. 50 juta perbulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp. 100 juta peer bulannya. (www.beritabaru.com)

Selain tunjangan perumahan, anggota DPR juga mendapatkan kenaikan tunjangan bensin dan beras. Tunjangan bensin dari Rp.4 juta menjadi Rp.7 juta. Tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulannya. (www.tempo.co)

Semua tunjangan yang diberikan kepada mereka setiap bulannya merupakan sebuah kesenjangan yang nyata. Apalagi hal ini tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tidak memuaskan. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan dalam aturan yang diterapkan negeri.

Sistem demokrasi yang selama ini diterapkan bangsa ini memang erat dengan politik transaksional. Sebab dalam sistem ini tujuan utamanya adalah meraih materi. Sehingga, wajar mereka akan menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka. Terlebih dana yang mereka keluarkan demi meraih suara terbanyak untuk menuju kursi kekuasaan tidaklah sedikit.
Politik demokrasi memang mahal, sehingga, tidak heran jika para pejabat akan sibuk untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Baik dengan cara legal, seperti melalui kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan ataupun dengan cara illegal seperti, korupsi dan suap menyuap.

Oleh karena itu, gemuruh suara terkait pembubaran DPR tercetuskan. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR dalam membela rakyat yang nampak tidak ada. Bahkan mereka menunjukkan sikap yang tidak ada rasa empati, setelah diumukan akan kenaikan tunjangan untuk mereka, dengan sikap acuhnya mereka berjoged-joged.

Tentu hal ini semakin menambah geram rakyat, sehingga membuat mereka bergerak untuk melalukan aksi demontrasi di depan Gedung DPR pada tanggal 25 Agustus lalu dan berlangsung sampai beberapa hari.

Bahkan dalam demostrasi ini rakyat dihadapkan kembali dengan luka yang makin menyayat hati. Ketika adanya korban yang terlindas oleh aparat saat mereka dengan congkaknya berusaha membubarkan barisan para demostrasi.

Ini adalah sebagian bukti dari buruknya sistem demokrasi, demokrasi yang lahir dari kepemimpinan sekuler kapitalistik hanya akan melahirkan para penguasa yang dzolim. Karena instrument kekuasaan yang mengendalikan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan lainnya. Sehingga wajar, Ketika rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan haknya, bukan dukungan yang didapat, tapi hadangan dari para aparat, seperti yang sudah sering terjadi.

Sebab, hukum tidak lagi menjadi panglima, tetapi menjadi alat untuk memukul siapa saja yang tidak berpihak pada kekuasaan mereka. Oleh karena itu, bisa digunakan untuk menghadang mereke yang dianggap mengancam para penguasa.

Kepemimpinan dalam Islam

Islam sebagai sebuah ideologi yang lahir dari aturan Sang Khaliq telah memiliki aturan yang mengurusi semua urusan kehidupan. Termasuk di dalamnya terkait kepemimpinan. Islam memiliki konsep kepemimpinan yang berbeda dengan sistem mana pun yang ada di dunia.

Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaky?’ Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau, lalu berkata, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah. Sesungguhnya ia (jabatan) adalah Amanah. Sesungguhnya pada Hari Kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya.’”

Di dalam hadits ini, Rasulullah saw mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus diemban oleh orang-orang yang kuat sehingga ia akan mampu menunaikan seluruh amanahnya dengan baik. Sedangkan, mereka yang dianggap lemah diingatkan untuk tidak mengambilnya karena berpotensi adanya pengabaian amanah yang akan berujung pada kehinaan dan penyesalan.

Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah menghiasai dirinya dengan sifat takwa dan harus melekat dalam dirinya, baik sebagai dirinya sendiri atau ketika menjadi pemimpin rakyatnya.

Ketakwaan ini yang akan menuntun seorang pemimpin menjalankan amanahnya dengan baik. Karena Islam memerintahkan seorang pemimpin untuk senantiasa memperhatikan urusan rakyatnya serta senantiasa membimbing rakyat agar selalu terikat kepada aturan Allah.

Islam memberikan peringatan keras kepada para pemimpin atau penguasa yang memperlakukan rakyatnya dengan pengurusan yang buruk. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ma’qil bin Yasar, ia berkata, “Aku mendengar Nabi saw bersabda, ‘Tidak seorang penguasa pun yang memerintah kaum muslim, lalu ia mati sedangkan ia dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.’”

Hadit di atas merupakan perintah bagi seorang pemimpin agar tidak mengabaikan hak-hak rakyatnya, tidak menipu mereka. Termasuk tidak membuat aturan dan kebijakan yang menyengsarakan dan dzolim kepada rakyat. Apalagi dengan iming-iming pembagian berbagai bantuan yang hakikatnya itu hanya tipu muslimat saja.

Oleh karena itu, hanya Islam yang mampu melahirkan para pemimpin yang peduli kepada rakyatnya dan memiliki akhlak mulia. Sebab, mereka menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah dan wasilah untuk menjalankan semua perintah Allah Swt serta menjauhi semua larangan-nya.

Sebab itu, harus kita sadari bahwa seluruh masalah negeri ini tak lain karena penerapan kapitalisme-demokrasi. Serta semua solusi akan semua problematika kehidupan rakyat negeri ini hanyalah aturan Allah Swt.

Untuk itu, sudah saatnya kita melepaskan diri dari hukum buatan manusia dan beralih kepada aturan yang bersumber dari pencipta kita Allah Swt. yakni dengan menerapkan Islam secara kaaffah dalam semua sendi kehidupan kita. Dengan penerapan aturan ini kesejahteraan dan keberkahan dunia akhirat akan kita raih.

Walluhu’alam bissawab.