Zulkifly Chaniago Dorong Penanganan Serius Tambang Ilegal dan Sinkronisasi RTRW Subang

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Kerja dengan Bupati Kabupaten Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., di Kantor Bupati Subang, Selasa (6/5/2025).

Rapat tersebut membahas dua isu krusial, yakni maraknya pertambangan ilegal dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Subang, Majalengka, dan Sumedang (SMS), H. Zulkifly Chaniago, BE., menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan tambang ilegal yang masih beroperasi di wilayah Subang.

Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama Dinas ESDM segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan tambang-tambang ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup,” tegas Zulkifly.

Selain itu, Zulkifly juga menyoroti pentingnya penyusunan RTRW yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Subang. Ia berharap dokumen RTRW yang sedang dirancang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan strategis, termasuk pengendalian alih fungsi lahan dan penataan wilayah yang lebih berkelanjutan.

“Kami ingin RTRW Kabupaten Subang benar-benar menjadi pedoman yang kuat untuk pembangunan jangka panjang. Harus ada keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.