Revolusi Dalam Penyelenggaraan Haji 2024

Oleh:
Ajam Mustajam
(Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat)

Terasjabar.co – Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam. Menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Setiap musim haji selalu menghadirkan tantangan dalam hal manajemen kerumunan dan logistik, terutama mengingat kuota jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia yakni sebanyak 241.000 orang.

Tahun 2024 ini, kuota jamaah haji Indonesia mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Jumlah ini termasuk kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah, yang terdiri dari 10.000 kuota untuk jamaah haji reguler dan 10.000 untuk jamaah haji khusus. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan berbagai inovasi demi menciptakan kenyamanan dan keselamatan para jamaah sehingga ibadah haji dapat berjalan aman, lancar, sukses, serta mabrur.

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Aplikasi Kawal Haji dan skema murur di Muzdalifah.

Aplikasi Kawal Haji merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama RI untuk memudahkan akses bagi jamaah maupun petugas haji (PPIH) dalam menyampaikan persoalan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Hadirnya aplikasi ini juga menjadi wujud keterbukaan informasi. Selain itu, untuk memastikan para petugas benar-benar bekerja optimal, mereka diwajibkan melaporkan setiap kinerja melalui aplikasi petugas yang dapat dipantau langsung oleh pusat.

Sementara itu, skema murur diterapkan untuk mengurangi tingkat kelelahan jamaah serta mengatasi keterbatasan lahan di Muzdalifah akibat pembangunan infrastruktur berskala besar oleh pemerintah Saudi. Murur di Muzdalifah adalah bermalam dengan cara melintas, yaitu setelah melakukan wukuf di Arafah, jamaah tetap berada di dalam bus saat melewati Muzdalifah tanpa turun, kemudian bus langsung membawa mereka menuju tenda di Mina.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa mabit/bermalam di Muzdalifah merupakan wajib haji yang bila tidak dilakukan harus diganti dengan membayar dam. Namun, tidak semua ulama berpendapat demikian; sebagian menyebut mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah dan bila ditinggalkan cukup membayar dam sunnah.

Pergerakan jamaah dari Arafah yang luas menuju kawasan Muzdalifah yang relatif sempit memang menuntut pengaturan yang cermat. Strategi murur menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini. Dengan penerapan murur, jamaah yang memiliki udzur tetap dapat melaksanakan bagian dari prosesi haji tanpa menambah kepadatan di Muzdalifah. Dengan demikian, jamaah yang mampu bermalam di Muzdalifah memperoleh ruang yang lebih lapang dan risiko kepadatan pun berkurang.

Terobosan kebijakan yang diterapkan Kementerian Agama dalam mengelola pelaksanaan haji dengan profesional dan transparan membuat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi jamaah, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan. Selain Aplikasi Kawal Haji dan skema murur, Kementerian Agama juga berhasil melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan haji, terbukti dari meningkatnya tingkat kepuasan jamaah dalam aspek konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Oleh karena itu, Kementerian Agama bersama seluruh petugas haji layak mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia.