Maaf Wagub Jabar Buntut Ide Poligami untuk Atasi HIV/AIDS

Terasjabar.co – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum akhirnya meminta maaf kepada publik usai ucapannya tentang solusi penanganan HIV/AIDS melalui menikah dan poligami menimbulkan perdebatan. Uu meminta maaf jika pernyataannya banyak ditentang.

“Saya kalau memang ada hal yang disampaikan oleh saya tidak sependapat dengan masyarakat banyak, ya saya permohonan maaf yah tentang statemen saya dalam sebuah wawancara seperti itu,” kata Uu di Gedung Pusdai Jabar, Rabu (31/8/2022).

Uu menyatakan idenya yang kini menjadi kontroversi itu keluar dari mulutnya secara pribadi. Uu mengaku, usulannya itu bukan sebagai bentuk pernyataan resmi dari pemerintah.

“Seandainya ada yang tersinggung dengan pendapat saya sebagai wagub saya menyampaikan permohonan maaf. Dan saya bicara bukan atas nama pemerintah ya, tapi atas nama pribadi saya,” ucapnya.

Uu menganggap, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia kembali meminta maaf jika banyak orang yang tidak sependapat dengan idenya mengenai cara penanganan HIV/AIDS melalui nikah dan poligami.

“Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak sependapat dengan saya, ya itu menurut kami hal-hal yang biasa dalam kehidupan ini. Tidak usah semua sependapat. Tapi sekalipun pribadi tidak sependapat, ya saya permohonan maaf,” kata dia.

Sebetulnya kata Uu, dia tak hanya bicara tentang menikah dan poligami saja. Uu menyatakan ada beberapa poin yang dia sampaikan selain kedua hal itu yang akhirnya menimbulkan polemik.

“Gini ya, saya kan menyampaikan tentang imbauan untuk mengantisipasi HIV beberapa hal. Yang pertama penguatan keimanan terhadap Allah SWT, yang kedua memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit itu. Kemudian juta ditambah pendidikan kesehatan yang harus massif kepada seluruh tingkatan masyarakat, dan pendidikan seks, itu juga disampaikan. Nah, keempat dan kelimanya gitu kan, baru ada bahasa itu,” ungkapnya.

Uu tak menampik turut memberikan ide untuk solusi penanganan HIV/AIDS dengan cara menikah dan poligami. Namun dia mengaku aneh, kenapa yang akhirnya disorot hanya masalah kedua poin tersebut dibanding poin-poin usulannya yang lain.

“Saya akui itu. Tetapi mungkin kok yang boomingnya itu, sementara yang (poin) satu, dua, tiga, empatnya seperti itu. Jadi, program-program yang sudah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikuatkan kembali, begitu.cTentang pelayanan sampai tingkat puskesmas, kemudian perlu ditambah insan-insan kesehatannya di tingkat bawah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tentang bahaya penyakit yang disampaikan itu. Itu yang saya sampaikan,” ungkapnya.

Uu menyatakan, poin keempat dan kelima mengenai ide penanganan HIV/AIDS merupakan usulan yang keluar dari pribadinya sendiri. Sebab menurutnya, setiap orang memiliki pandangan masing-masing dalam cara menangani bermacam hal, termasuk penanganan HIV/AIDS tersebut.

“Nah, kok ada poin keempat kelima, (itu) poin saya. Yaitu kan setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda seperti orang memakai kacamata. Kalau pakai kacamata kuning, kuning lah semua dunia ini, kalau make kacamata hijau, hijaulah semua ini, seperti itu adanya,” tuturnya.

Selain itu, Uu mengaku turut menguatkan pernyataan Ridwan Kamil mengenai sejumlah program di pemerintahannya untuk menekan angka kasus HIV/AIDS. “Kemudian Pak Gubernur menyampaikan tentang itu (program pemerintah tentang penanganan HIV/AIDS), jelas saya juga menguatkan,” kata dia.

Uu menjelaskan, dalam pernyataannya yang kini menjadi kontroversi tentang penanganan HIV/AIDS dengan cara menikah dan poligami, dia juga menyampaikan 3 poin lainnya. Ketiga poin ini menurut Uu sesuai dengan upaya Pemprov Jabar dalam menekan kasus HIV/AIDS.

“Poin 1, 2, 3 kan menguatkan perkataan Pak Gubernur, cuma ditambihan (ide menikah dan poligami),” katanya.

Ditentang Publik

Sebagaimana diketahui, ide Uu ini banyak ditentang publik. Dari mulai aktivis, warga, hingga para anggota DPRD Jabar turut bersuara dan menyatakan tidak setuju atas usulan solusi dari Uu untuk penanganan HIV/AIDS.

Seperti yang disampaikan Community System Strengthening Human Rights (CSSHR) Female Plus. CSSHR menilai pernyataan Uu menyudutkan laki-laki.

“Pernyataan beliau seakan menyudutkan kaum lelaki terkait syahwatnya, yang menjadi sebab penularan HIV, terutama terhadap pasangannya di rumah tangga,” kata Divisi Community CSSHR Female Plus Daniar dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).

CSSHR mengatakan Uu tak memandang persoalan HIV/AIDS secara komprehensif. Kendati demikian, Daniar tak menampil pernyataan Uu bisa benar dalam satu sisi. Karena, dalam pencegahan HIV ada istilah abstinance dan be faithfull, yang artinya setia dan menghindari seks bebas.

Namun, Daniar mengatakan penularan HIV memiliki banyak faktor. “Padahal faktor penularan HIV juga banyak, kita juga harus tahu bahwa penularan HIV tidak hanya dari faktor seksual, ada penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) juga, terutama penggunaan napza suntik ” ucap Daniar.

Mahasiswa di Kota Bandung juga turut mengecam keras pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengenai solusi penanganan HIV/AIDS dengan cara menikah dan poligami. Pernyataan Uu ini dianggap bukan sebagai bentuk bahan bercandaan di tengah munculnya angka kasus HIV/AIDS yang disorot publik.

Anggota Pengurus Besar (PB) Korps HMI-Wati (Kohati) Dini Asmiatul Amanah mengaku kecewa dengan kalimat yang dilontarkan oleh Uu. Sebab menurutnya, saat ini pemerintah harus mengeluarkan solusi konkret untuk penanganan HIV/AIDS, terutama di Kota Bandung dan Jawa Barat.

“Saya sih ikut kecewa, nyeleneh yang tidak pada tempatnya. Karena harusnya ini menjadi problem yang harus dipecahkan secara serius, bukan jadi bahan candaan,” katanya di Bandung, Selasa (30/8/2022).

Mantan Ketua Kohati Kota Bandung ini juga mengungkap, munculnya angka kasus HIV/AIDS harus segera disikapi secara serius oleh pemerintah. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, fenomena ini bakal menjadi gunung es yang setiap saat bisa melonjak secara drastis di lingkungan masyarakat.

“Kalaupun mau dibawa ke dalam bercandaan, di tempat yang seharusnya atuh. Karena tidak elok, dan disayangkannnya tidak menjadi solusi ketika Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat menyampaikan statmen diharuskan poligami,” ungkapnya.

Ketua Bidang Sarinah GMNI Kota Bandung Eva Novianti Nurbaya juga turut mengecam pernyataan Uu. Menurutnya, kalimat yang dilontarkan Uu bukan bahan bercandaan apalagi tentang penanganan HIV/AIDS.

“Sangat disayangkan ketika pernyataan itu keluar langsung dari pemangku kebijakan, terutama ini dari Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami jelas mengecam, karena apapun itu dalihnya, ini bukan bahan bercandaan dan sangat tidak etis hingga akhirnya menjadi konsumsi publik,” katanya.

Dikritik Emak-emak

Kalangan emak-emak juga tak kalah menyoroti pernyataan Uu. Salah satunya dari ibu rumah tangga (IRT), Ai (33), warga Kota Bandung. Ai mengatakan pernyataan Uu ada dua hal yang bertolak belakang. Soal menikah, ia setuju jika hal itu jadi salah satu solusi menekan angka HIV.

“Ini kan soal pencegahan HIV, kalau misalnya untuk pencegahan timbulnya penyakit itu, kalau bagi yang belum berkeluarga sih dan sudah cukup umur sebaiknya sih menikah saja,” kata Ai kepada detikJabar, Selasa (30/8/2022).

Namun soal poligami, IRT yang juga bekerja di perusahaan swasta ini mengaku sangat tidak setuju. Ia tidak ingin suaminya berpoligami apapun alasannya.

“Tapi sebagai ibu rumah tangga, kalau yang soal poligami mah bagi ibu-ibu itu seperti menyuruh suaminya untuk nikah lagi atau poligami. Kalau kami mah otomatis nggak mau,” tegas dia.

“Iya atuh untuk poligami mah nggak setuju pasti kebanyakan ibu rumah tangga. Mana ada istri yang mau,” sambungnya.

Ai pun mempertanyakan maksud mantan Bupati Tasikmalaya itu mengeluarkan pernyataan terkait poligami sebagai solusi menekan angka HIV.

“Kalau misal dia mengeluarkan statement seperti itu bisa jadi, mungkin atau ada kemungkinan beliau (Uu) seperti itu (poligami), tapi kan kita nggak tahu ya,” ucap Ai.

Ai juga mengungkapkan sejatinya poligami adalah hal dibolehkan menurut syariat Islam. Namun kembali lagi, poligami dinilai bukan solusi menekan angka HIV seperti yang disampaikan Uu.

“Emang sih kalau menurut syariat Islam wajar selama suaminya bisa menafkahi adil dan lainnya, tapi kan kenyataannya susah, apalagi buat menekan HIV,” tandasnya.

Sementara itu, Sanny Pratiwi (34), warga Bandung lainnya, mengungkapkan apa yang disampaikan Uu soal poligami sebagai solusi menekan kasus HIV/AIDS adalah hal konyol.

“Konyol menurut saya, masak suruh poligami. Soalnya kebayang dong ya, kalau itu jadi solusi dan diiyakan, ya keenakan cowo lah. Nggak setuju intinya, konyol. Bukan solusi juga kalau menurut saya masih ada cara lain,” ucap Sanny.

Sanny juga menanyakan maksud Uu memberikan pernyataan soal poligami jadi solusi untuk menekan HIV. Secara blak-blakan, Sanny memperkirakan Uu punya niatan berpoligami.

“Ya mungkin dia ada niatan seperti itu mungkin biar disetujui istrinya. Dengan membolehkan poligami, dia berarti mikir kalau cowok suka jajan, kan nggak semua cowok gitu, banyak cowok yang setia sama istrinya sama pasangannya,” jelasnya.

Silang Pendapat dengan Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menentang keras pernyataan wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum mengenai solusi penangan HIV/AIDS dengan menikah dan poligami. Melalui postingan di akun instagramnya, @ridwankamil menyatakan tak sependapat dengan pernyataan Uu tersebut.

“Dan pendapat pribadi Pak Wagub Uu Ruzhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat,” kata Ridwan Kamil di Instagram pribadinya, Selasa (30/8/2022).

Kang Emil, sapaan akrabnya, menyatakan Pemprov Jabar fokus dalam penanganan HIV/AIDS melalui sejumlah program. Mulai dari deteksi hingga penanganan, dilakukan supaya angka HIV/AIDS bisa ditekan.

“414 Kasus HIV di kalangan mahasiswa Kota Bandung itu adalah AKUMULASI data selama 30 tahun: 1991-2021. Bukan data dalam 1 tahun. Beragam program dan agenda untuk mendeteksi dan menangani masalah ini sudah dilaksanakan secara progresif oleh Pemprov Jabar,” pungkasnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *