Soal WFH Permanen, DPRD Jabar Minta Kinerja ASN dan Pelayanan Masyarakat Jangan Menjadi Turun

Terasjabar.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin, menyatakan sikap setujunya jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem bekerja di mana pun atau bekerja di rumah atau work from home (WFH) terhadap sejumlah tugas ASN yang memang lebih efektif dikerjakan di luar kantor atau secara jarak jauh melalui jaringan teknologi informasi.

Hal yang harus dicermati dan menjadi hal terpenting, katanya, adalah jangan sampai kinerja ASN menurun dan jangan sampai juga pelayanan kepada masyarakat terganggu dengan adanya penerapan WFH permanen. Bahkan jiga bisa, WFH ini harus berdampak positif terhadap kinerja dan pelayanan.

“Saya setuju dengan WFH tersebut asalkan kualitas pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dan terkontrol. Karena kami merasa khawatir keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat terutama di sisi kualitas bahkan mungkin saja pungutan liar semakin marak,” katanya, Rabu (11/5/2022).

Ia mengatakan akan sangat memungkinkan jika ke depannya, ada sejumlah pekerjaan ASN yang dilakukan layaknya digital nomad, yakni pekerja yang dapat mengerjakan tugasnya di manapun dengan menggunakan jaringan teknologi digital, seperti dapat bekerja di tempat wisata sekalipun.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tina Wiryawati, menilai pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian ASN yang terpenting adalah jangan sampai pelayanan masyarakat menjadi terganggu karena kebijakan ini. Ia pun meminta pemerintah untuk cermat dalam mengatur jadwal WFH supaya pelayanan publik tetap berjalan.

Ia mengatakan apapun inovasi pemerintah dalam melakukan pengaturan kebijakan bagi kinerja ASN, jangan sampai menurunkan kinerja ASN terutama pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting adalah pengaturan schedule bidang-bidang mana saja yang sekiranya bisa dilakukan dengan WFH dan tidak akan mengganggu yang berhubungan dengan pelayanan publik serta pengaturan jadwal yang matang,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan sejumlah posisi aparatur sipil negara (ASN) atau jenis-jenis pekerjaan untuk dapat secara permanen dijalankan melalui sistem bekerja di rumah atau di mana saja (work from home/WFH) setelah masa pandemi Covid-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan hal yang terpenting dengan sistem WFH menggunakan teknologi informasi ini adalah semua tugas dan pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan maksimal. Contohnya saat 100 persen ASN Jabar harus sudah masuk kerja baik WFH atau di kantor per Senin, (9/5/2022).

Pada hari pertama masuk kerja ini, separuh ASN bekerja di rumah dan separuh lagi masuk kantor, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri, demi mengatur arus balik Lebaran.

“Sedang dikaji apakah pasca pandemi, terjadi adaptasi kebiasaan baru kan. Termasuk kerja-kerja yang bisa WFH 100 persen nanti akan dikaji, nanti kita jadikan sebuah pola gaya baru,” kata Gubernur di RSUP Hasan Sadikin Bandung, Senin (9/5/2022).

Ia mengatakan contohnya saat ASN tidak usah bertemu tatap muka namun pekerjaannya semuanya terselesaikan secara daring. Dengan demikian, ASN dari 27 kota dan kabupaten pun tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan rapat di satu titik.

“Contoh ya, enggak usah ketemu kalau di zoom bisa beres. Nanti jadi sebuah prosedur, ngapain 27 kabupaten kota bertemu di Bandung atau di mana, kalau via zoom saja sudah beres. Itu akan diklasifikasi contoh-contoh yang permanen urusan oleh digital,” katanya.

Ia mengatakan setelah pemberlakuan WFH semasa pandemi ini berikutnya sebagian akan diizinkan untuk dilakukan di masa depan. Semuanya masih dalam pengkajian dan pemilahan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam jarak jauh.

“Juga sedang dikaji mana yang permanen work from home, mana yang harus tatap muka, akan dikaji,” katanya.

Hal serupa dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja. Ia mengatakan tengah menganalisis sejumlah posisi ASN yang dimungkinkan bekerja di manapun dan sistem kerja lebih efektif dengan menggunakan teknologi digital.

“Kan kemarin ini work from Bali, kita juga nanti akan kembangkan work from Pangandaran misalkan. Tapi kami harus betul-betul menganalisis jenis-jenis jabatan mana yang memang bisa bekerja di mana saja, jadi bukan hanya di rumah saja ya, bisa di mana saja. Kebetulan misalnya dia ada di mana silakan saja, tapi yang penting dia tetap berkontribusi untuk unit organisasinya,” tuturnya.

Ia mengatakan sekarang pun absensi di Pemprov Jabar sudah dilakukan secara digital. Memudahkan siapapun yang bertugas di lapangan atau luar kota, tanpa terpaku absensi konvensional di kantor. Dengan demikian, ini pun akan memudahkan dan mengefektifkan kinerja pekerja di lapangan seperti bidan atau pengawas.

“Jabar selalu mempunyai kreasi sendiri, yang penting masih tetap sesuai dengan aturan dan pada prinsipnya bekerja ini ada hitungan waktunya, jadi tetap hitungan waktu itu terpenuhi, kemudian jam masuk juga terpenuhi, tetapi sistem yang kita ubah. Jadi itu adalah inovasi dari Jawa Barat,” tuturnya.

Ia mengatakan sebanyak lebih 50 persen ASN menjalankan WFH sesuai arahan Mendagri dan akan terus dievaluasi, sepekan setelah cuti bersama Lebaran tahun ini. Termasuk mengevaluasi jabatan-jabatan mana saja yang memang dimungkinkan bisa bekerja dari mana saja itu, bukan hanya di rumah atau kantor, tapi bekerja dari mana saja.

Ia mengatakan salah satu jabatan yang sekarang sudah banyak beralih ke jabatan fungsional adalah analis kebijakan. Mereka bertugas penuh menganalisis kebijakan dan mereka ini bisa bekerja dari mana saja.

“Mereka ini jumlahnya banyak sekali, jadi di Jawa Barat ini terakhir kita penyederhanaan dengan kabupaten kota jumlahnya sekitar di atas 3.380 jabatan analis kebijakan itu, dan itu sangat memungkinkan bekerja dari mana saja,” katanya.

Ia mengatakan untuk masalah absensi, untuk jabatan pengawas dan bidan misalnya, yang sifatnya memang harus ke lapangan, itu pun sangat dimungkinkan menggunakan absensi online dan bisa melakukan sistem bekerja di mana saja.

Ia memastikan semuanya dilakukan supaya pelayanan publik bisa berjalan maksimal tanpa kekakuan birokrasi tempo dulu. Terlebih dari 37 ribuan ASN di Jabar, 24 ribu di antaranya berprofesi sebagai guru yang juga membutuhkan berbagai inovasi kerja.