Pansus LKPJ DPRD Jawa Barat Soroti Realisasi APBD 2021 Provinsi Jawa Barat

Terasjabar.co – Pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, mendapat sorotan dari anggota Pansus LKPJ Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, Daddy Rohanady.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Ridwan Kamil menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2021 di Gedung DPRD Jawa Barat.

Daddy mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat pada tahun 2021, ternyata cukup mencengangkan.

Daddy menilai, pada LKPJ tahun anggaran 2021 menunjukkan angka-angka yang fantastis dan perlu pencermatan lebih lanjut.

“Pendapatan Daerah mencapai Rp 36,99 triliun atau 102,41% dari target yang ditetapkan. Tiga sumber utama Pendapatan Daerah menunjukkan pelampauan target yang cukup fantastis,” ungkap Daddy saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (4/4/2022).

Dijelaskan Daddy, tiga sumber utama pendapatan daerah itu yakni total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 20,33 triliun atau 103,99% dari target Rp 19,55 triliun.

Kemudian, total Pendapatan Transfer  mencapai Rp 16,60 triliun atau 100,47% dari target Rp 16,52 triliun, dan total lin-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 52,1 miliar atau 127,43% dari target Rp 40,88 miliar.

Kontributor utama total PAD, kata Daddy, yakni Penerimaan Pajak Daerah yang mencapai Rp 18,84 triliun atau 104,80% dari target Rp 17,98 triliun.

Sedangkan tiga sumber PAD lainnya tidak mencapai target, yakni Penerimaan Retribusi Daerah terealisasi Rp 43,26 miliar (99,79%), Penerimaan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 414,78 miliar (99,87%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 1,02 triliun (92,52%).

Total Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 37,47 triliun atau 95,03%. Belanja Operasi terealisai Rp 23,38 triliun 97,37% dari target Rp 24,01 triliun.

Kemudian kata Daddy, Belanja Modal terealisai Rp 2.04 triliun (78,46% dari target Rp 2,60 triliun, Belanja Tidak Terduga terealisai Rp 261,34 miliar (63,76% dari target Rp 409,90 miliar, dan Belanja Transfer terealisai Rp 11,77 triliun (95,02% dari target Rp 12,39 triliun).

“Adapun Pembiayan Daerah mencapai Rp 3,05 triliun atau 92,30% dari target Rp 3,30 triliun. Tampaknya angka-angka tersebut menjadi angka tertinggi karena pada APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 angkanya terkoreksi cukup dalam,” ungkap Daddy.

Angka Penerimaan Pembiayaan itu, dijelaskan dia, merupakan terbesar kedua karena pernah terjadi Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (Silpa) Rp4,5 triliun. Namun, kali ini Silpa hanya Rp 1,27 triliun.

“Justru kontibutor terbesar adalah Rp 1,88 triliun merupakan pinjaman daerah berupa utang dalam rangka PEN dari PT SMI,” ucap dia.

Pinjaman dari PT SMI ini, merupakan termin kedua setelah pada tahun 2020 dalam APBD Perubahan Jawa Barat juga meminjam dengan pola yang sama sebesar Rp 1,8 triliun,” Daddy menambahkan.

Dia menilai, ada hal menarik terkait pinjaman daerah pada tahun 2021. Dia menjelaskan, pinjaman atau utang itu awalnya ditarget Rp 2,21 triliun dan sudah disepakati dalam APBD. Ternyata realisasinya hanya Rp 1,88 triliun.

“Bagaimana nasib selisih sekitar Rp 330 miliar itu? Dikembalikankah ke PT SMI?,” kata dia.

Sayangnya lagi, lanjut dia, meskipun menjadi penerimaan, ada dana yang seolah tak terprediksi. Meskipun jumlahnya tidak cukup besar, yakni Rp 258,42 juta, dana ini seolah menjadi kejutan karena tidak ada target ketika penyusunan APBD 2021.

“Dana ini bersumber dari Penerimaan Dana Bergulir. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah dana seperti itu semestinya terprediksi sejak awal?,” ucap dia.

Sebelumnya, di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2021 di Gedung DPRD Jawa Barat.

Dalam LKPJ, Ridwan Kamil memaparkan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 36,99 triliun atau tercapai sebesar 102,41 persen,” ungkap Ridwan Kamil dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat itu.

Untuk belanja daerah, lanjut dia, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer pada 2021 terealisasi sebesar Rp 37,47 triliun atau mencapai 95,03 persen.

Sedangkan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp 3,05 triliun atau mencapai 92,30 persen.