Demokrat Minta Penjelasan Utuh Jokowi Soal Wacana Tunda Pemilu

Terasjabar.co – Petinggi DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut wacana pemilu 2024 ditunda selama dua tahun merupakan keinginan Presiden Joko Widodo.

Dia menganggap usulan itu bukan berasal dari partai politik meski Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang baru saja menyampaikan keinginan itu.

“Bagi partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik,” kata Andi lewat keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Andi menegaskan bahwa usul itu bukan hal yang main-main karena menyangkut penyelenggaraan negara, pemerintahan, serta aturan. Indonesia, kata dia, bukan sebuah perusahaan atau komplotan yang segala aturannya bisa diubah secara ugal-ugalan.

Atas dasar itu, ia meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan. Menurutnya, penjelasan itu harus disampaikan oleh Jokowi secara langsung, tidak bisa diwakili oleh ketua umum parpol.

“Apa maksudnya mau mengubah aturan. Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini,” katanya.

Terkait sikap Demokrat, Andi mengatakan partainya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat memiliki akal sehat soal demokrasi.

Menurutnya, Demokrat juga masih konsisten bersama rakyat. Dia menyebut publik pun menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Andi lalu meminta Jokowi berhenti berupaya memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Ia mewanti-wanti bahwa kekuatan di luar koalisi pendukung pemerintah tidak boleh diremehkan.

“Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.

Cak Imin menganggap pemungutan suara yang akan digelar Februari 2024 berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi yang masih belum optimal imbas pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).