Achdar Sudrajat: Atasi Banjir Teluk Jambe Diperlukan Anggaran Rp.1 Triliun

Terasjabar.co – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan Monitoring Kegiatan Tahun 2021 ke Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat Wilayah Sungai Citarum terkait dengan penanganan Teluk jambe di Kabupten Bekasi, Senin (14/6/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, kunjungan yang dilakukannya ke UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum, adalah dalam rangka penanganan Banjir yang sering terjadi diwilayah Teluk Jambe.

“Maka itu, Teluk Jambe Kabupaten Bekasi yang perlu difungsikan sebagai pengendali banjir seperti Banjir Kanal Timur (BKT) yang terletak di Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Dikatakannya, Teluk Jambe berfungsikan sebagai pengendali banjir seperti di jakarta yaitu BKT mempunyai panjang kurang lebih 20 KM hingga ujungnya di pantura. Dengan serignya banjir di Kabupaten Bekasi ini sangat meresahkan, karena jalan sekelas Tol Jakarta – Cikampek (Japek) KM 19 terendam dan terputus aksesnya.

“Maka perlu dicarikan solusinya supaya, daerah itu tidak terkena banjir. Namun, memerlukan anggaran yang besar karena jika tidak segera diselesaikan, banjir di yang merendam jalan tol Japek akan terjadi terus menerus,” katanya.

Legislator asal Kabupaten Bekasi ini mengatakan, untuk menghindari banjir didaerah tersebut perlu adanya pembangunan seperti BKT, karena ini berkaitan dengan dua sungai besar Citarum dan Ciliwung, kalau tidak secepatnya dilaklukan banjir akan terus terjadi.

“Memang ini memerlukan anggaran yang sangat besar, dan melibatkan BBWS di dua wilayah besar sungai yaitu Ciliwung dan Citarum yang berarti memerlukan sinegitas lintas Departemen dan lintas Kabupaten Kota,” terangnya.

“Kalau tidak segera dilaksanakan, persoalannya akan sangat mengganggu. Sejalan dengan itu pula, pihaknya juga cepat merespon dan mendukung penanganan masalah banjir di Kabupaten Bekasi dengan salah satunya adalah merekomendasikan pembangunan pengendali banjir,” ucapnya.

Dalam hal ini, pihaknya hadir dan merespon kegitan ini, adalah untuk menuntaskan banjir yang sering terjadi di tol Japek. Banjir semestinya tidak terjadi, di tol Japek ini seandainya penanganannya sangat baik. Dalam kondisi banjir, memang semua ada andilnya tapi tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Maka untuk mengatasi banjir, solusi yang bisa dilakukan adalah pembangunan BKT.

“Memang untuk penanganan banjir diwilayah itu, memerlukan anggaran yang sangat besar, karena proyek nya menyangkut lima Kabupaten Kota, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan melibatkan BBWS 2 Wilayah besar yaitu Citarum dan Ciliwung,” tambahnya.

Untuk pembangunan kanal ini kata Achdar, memerlukan anggarannya tidak sedikit karena berkaitan dengan dua sungai besar, dan perhitungan sementara memerlukan sekitar Rp. 1 Trilliun.

“Masalahnya pembanguannya, menyangkut lima Kabupaten/ Kota serta melibatkan BBWS 2 wilayah besar sungai yaitu Ciliwung dan Citarum. Untuk terlaksananya pembanguna itu, diperlukan sinergitas dari lintas Departemen agar koordinasinya lebih mudah dan cepat,” pungkasnya.