Pemda Provinsi Jabar Sebar 50.000 Telur Ayam di Bandung Raya, Upaya Menuju Jabar Zero Stunting 2023

Terasjabar.co – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten/kota di Bandung Raya guna sebagai upaya pencegahan kecebolan pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting 2023.

Dalam 5.000 paket tersebut 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak. Diharapkan ini menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak-anaknya hingga besar.

Saat ini ada 14 daerah rawan stunting di Jabar. Menjadi target kali ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Masing- masing mendapat 1.000 paket ayam.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya kali ini fokus di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Paket-paket ayam tersebut digulirkan di Bandung Barat setelah acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema stunting di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (29/5/2021).

Menurut Atalia, upaya seperti ini perlu konsisten dilakukan di kabupaten/kota guna menurunkan angka stunting di daerah masing-masing. Saat ini angka stunting di Jabar menurun. Pada 2019 tercatat angka stunting Jabar 31,1, kini sudah menurun di angka 26,6.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya saat memberikan 1.000 paket ayam berisi 10.000 telur ayam di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (29/5/2021). (Foto: Yogi P/Biro Adpim Jabar)

Ada tiga hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi. Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Menurutnya, asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

Mulai dari hamil, menyusui diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendaming air susu ibu (MPASI), lalu Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).

“Jadi semuanya diberikan edukasi yang lengkap, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya bisa terpantau,” ujar Atalia.

Pendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi, kata Atalia, juga harus dimiliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Seperti di Sumedang, kemarin saya lihat datanya sudah baik sekali. Mereka punya e-Government (Sumedang ommand Center) yang sangat mumpuni sehingga (data stunting) dapat diketahui by name by adress,” tuturnya.

Atalia juga meminta kabupaten/kota memperkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader- kadernya supaya militan memgedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan/kelurahan.

“Penggerakannya bisa dilakukan bersama dengan stakeholders karena jejaring di masyararakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos,” sebutnya.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun, sebut Atalia, masih ditemukan kasus stunting.