Singgung Demokrat Soal Aset Pribadi, Zulkifly Chaniago Sebut Kubu Moeldoko Umbar Fitnah dan Hoaks

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Zulkifly Chaniago, BE. merasa heran dengan tudingan kubu Moeldoko soal penyalahgunaan aset partai. Menurutnya, kubu Moeldoko hanya mengumbar fitnah dan hoaks pasca gagal mengkudeta Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

“Kerja mereka mengumbar fitnah dan hoaks saja. Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoaks terhadap Pak SBY dan Pak AHY,” katanya, Minggu (21/3/2021).

Dia menilai tudingan mantan kader Demokrat yang bergabung di kubu Moeldoko itu tak menunjukkan sikap berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kepatutan.

“Kami bersyukur mereka tak bergabung di kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)”, katanya.

Namun, sebagai kader Demokrat, dia merasa terhina dengan kelakuan para mantan kader. Terlebih, mereka melakukannya dengan membawa atribut Partai Demokrat.

“Apalagi mereka melakukannya masih mengenakan atau membawa-bawa atribut Partai Demokrat. Padahal, apa yang mereka lakukan, jauh dari nilai-nilai Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan pihaknya mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan nama aset partai yang dilakukan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjelaskan ada beberapa aset dari uang partai tetapi malah dicatat atas nama pribadi.

Di antara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi No 41 Jakarta. Dia mendapatkan informasi kalau kantor yang dibeli saat SBY menjabat jadi Ketua Umum itu tidak tercatat sebagai aset partai.

Selain itu, kubu Moeldoko juga saat ini mulai mendata aset-aset yang dimiliki Partai Demokrat. Hal tersebut kata dia sambil menunggu pengesahan pengurus DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham. Dia menjelaskan pendataan tersebut jadi penting sebab pembelian aset aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, uang masyarakat.