Sugianto Nangolah: Tak Ada Tawar Menawar, Demokrat Jabar Solid Bersama AHY

Terasjabar.co – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menegaskan sikapnya, jika mereka ada dibarisan pendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

Penegasan itu disampaikan langsung Ketua  Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jabar H. Sugianto Nangolah, SH., MH. menyikapi adanya Partai Demokrat tandingan. Menurutnya, tidak ada tawar menawar dengan sikap dari DPD Jabar dalam hal dukungan kepada AHY.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat mendapat ujian setelah berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumetara Utara (Sumut) Jumat (5/3/2021) yang lalu. Kemelut semakin menjadi, karena KLB tersebut melibatkan beberapa orang mantan kader partai berlambang Mercy itu. Ditambah kehadiran Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko jualah yang didapuk jadi Ketua Umum versi KLB tersebut.

“Sudah sangat jelas, DPD PD Jabar dan seluruh DPC Kabupaten/Kota PD se-Jabar sangat solid bersama Mas AHY dan jajaran DPP PD yang lainnya. Karena kepengurusan DPP PD sekarang kan merupakan cerminan dari hasil kesepakatan  para pemilik suara yang sah pada kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020 di Jakarta,” katanya, Minggu (14/3/2021).

Jika kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY merupakan cerminan dari amanat pemilik suara yang sah, Sugianto mengatakan beda dengan KLB Deli Serdang yang agendanya dipaksakan.

“Mekanismenya tak merujuk pada aturan main partai (AD/ART) yang sudah disahkan juga oleh pemerintah melalui Kemenkumham. Lebih jauh lagi, karena soal fundamental tadi, yang hadir bukan pemilik suara yang sah dan aturannya mainnya tidak merujuk pada aturan main yang legitimated,” ujarnya.

“Lalu penyelenggaranya pun adalah kader yang sudah dipecat serta ketum terpilih dalam forum ‘gerombolan liar’ itu tak memiliki KTA Partai Demokrat. Maka kita pun menganggap upaya ini tak lebih merupakan upaya ‘pembegalan parpol’ yang akan sangat berdampak buruk dalam sistem demokrasi kita,” tambahnya.

Bukan hanya itu, Sugianto menilai apa yang dilakukan pihak-pihak yang hadir di KLB Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu itu telah merusak tatanan kehidupan berpolitik di negara ini dan sebuah preseden yang amat buruk.

“Secara etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ini akan menjadi masalah besar. Tantangannya untuk pemerintah sendiri akan sangat besar. Karenanya, saya kepada Kemenkumham pun sangat jelas, jangan pernah memberikan legitimasi apapun atas hasil apapun yang dihasilkan dalam kumpulan ‘gerombolan liar’ itu. Kalau kita analogikan, sederhana saja, masa ada begal yang hasil curiannya dihalalkan oleh negara,” tuntasnya