Zulkifly Chaniago: Anggaran ESDM Minim, Akibatnya Program Pembangunan Tidak Berjalan Maksimal

Terasjabar.co – Beberapa daerah di Jawa Barat masih ada tempat belum teraliri jalur listrik. Menyikapi hal tersebut Komisi IV DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) wilayah IV Bandung, untuk membahas evaluasi prorgam 2020 dan monitoring program 2021 yang ada di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Zulkifly Chaniago, BE. mengatakan dari dua tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021, memang cukup memprihatinkan, dimana Dinas ESDM salah satu mitra kerja Komisi IV yang menangani bidang pembangunan cukup minim.

Dinas ESDM Jabar memiliki enam (6) Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, masing-masing Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.

Masing-masing Cabang Dinas ESDM ada yang hanya di plot hanya sebesar Rp. 1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk Cadin ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp. 1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp. 335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/kegiatan rutin.

“Dengan dana yang minim ini, tentunya tidak banyak dapat diperbuat oleh Cadin ESDM Wilayah IV, sementara  area tugasnya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang”, jelas Zulkifly kepada media di gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Nomor 27 Kota Bandung, Senin (15/2/2021).

Dikatakan Zulkifly, sebenarnya Komisi IV DPRD jabar sudah mendorong untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong.

“Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran”, ungkapnya.

Ditambahkan politisi Partai Demokrat ini, terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.

“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun, karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR”, pungkas legislator daerah pemilihan Kabupaten Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS) ini.