Bansos Tahap IV Batal, DPRD Jabar Minta Pemprov Berikan Penjelasan

Terasjabar.co – Bantuan sosial (Bansos) tahap IV yang rencana akan disalurkan pada bulan Desember sekarang ini dikabarkan batal. Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah.

Padahal rencananya, usai pendistribusian bansos tahap III beberapa waktu lalu, agenda tersebut akan kembali berlanjut untuk tahap terakhir pada tahun ini. Mekanismenya bentuk bantuan yang diubah berupa uang tunai agar bisa membantu ekonomi warga.

“Bansos tahap IV enggak ada. Dibatalkan tanpa bilang-bilang,” ujar Siti, Selasa (1/12/2020).

Siti Muntamah juga mendorong Pemprov untuk segera memberikan penjelasan terkait keberlangsungan bansos. Mengingat sebelumnya pemerintah telah menyatakan, bahwa agenda tersebut tetap dilanjutkan.

“Tanya langsung ke orangnya (pemerintah). Kita enggak boleh nanya. Yang saya tahu, cuma tiga aja. Enggak ada empat. Dulu memang rencananya begitu. Harusnya dia (pemerintah) buat klarifikasi, karena kita tidak boleh tanya begituan. Urusan Covid-19 dan penangananya, DPRD tidak diberikan kewenangan. Minta orang provinsi untuk ngomong, status tahap IV ini bagaimana. Kalau berlanjut, siapa sasarannya dan lain-lain. Kalau tidak ada, kasih informasinya ke publik,” ucapnya.

Siti melanjutkan, pemerintah harusnya cekatan dalam menginformasikan segala sesuatu kepada publik jika ada perubahan, terutama pada kebijakan yang sudah dipublikasikan. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran, khususnya terkait bansos yang diakuinya sangat dibutuhkan masyarakat dalam situasi di tengah pandemi seperti sekarang.

Dia pun menyayangkan sikap pemerintah saat ini di tengah pandemi, yang malah fokus pada program lain. Sementara masyarakat sangat butuh bantuan dan perhatian pemerintah, dalam penanganan pandemi yang tak kunjung berakhir.

“Ini saja saya tahu ketika nanya ke pak Kadinsos Jabar (Dodo Suhendar). Saya tanya, bagaimana kelanjutannya. Jawabannya ya gitu bu. Sekarang tanya saja sendiri ke pemerintah. Didorong supaya masyarakat juga tahu. Apapun keputusannya, kalau itu bisa diterima. Tentu saja masyarakat bisa mengerti. Terbuka saja. Kalau tidak punya duit, bilang saja tidak punya. Berarti enggak usah bangun alun-alun dulu. Ini katanya mau bangun alun-alun, mau buat kreatif park. Katanya Jawa Barat sudah siap, karena punya pusat tempat kreativitas,” tandasnya.