Pemekaran Lembang Belum Jadi Bahasan DPRD Jabar Maupun KBB

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat belum melakukan pembahasan terkait calon daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran Kota Lembang. Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana mengatakan, saat ini DPRD masih membahas calon DOB yang sudah mengajukan persyaratan.

“Jadi, wacana daerah otonomi baru di Jawa Barat sudah lama. Ada yang sejak tahun 2002 seperti Bogor Barat, Garut Selatan sehingga prosesnya itu sudah melalui beberapa tahapan,” kata Abdy, Sabtu (14/11/2020).

Abdy mengungkapkan, terkait pemekaran Kota Lembang tidak serta-merta setelah diwacanakan langsung bisa dilakukan pemekaran, karena harus melalui tahapan.

“Karena itu saat wacana muncul tidak begitu saja, harus dilihat secara demografi, batas wilayah, aksesibilitasnya, sehingga dari beberapa DOB yang sudah memenuhi syarat, termasuk ada persetujuan dari DPR baru beberapa, seperti Garut Selatan, Bogor Barat, kemudian Indramayu Barat, kalau Kota Lembang itu belum mengetahui proses atau tahapannya sudah melalui itu atau belum,” ungkapnya.

Selain itu, Abdy juga menyebut DPRD Jabar juga belum melakukan pembahasan terkait pemekaran Kota Lembang dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Karena dalam pembahasan dengan pemerintah daerah dengan Gubernur, Kota Lembang belum masuk prioritas untuk dijadikan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Meski salah satu syarat, soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa didapatkan dari sektor wisata, namun masih banyak syarat yang harus dipenuhi jika Lembang ingin dimekarkan.

“PAD hanya salah satu syarat saja, tapi hal-hal lain kalau merujuk pada UU no 23 Tahun 2014 itu harus dilihat jumlah penduduk, batas wilayah” tambahannya.

“Kemudian juga persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, kemudian musyarawah desa-desa yang ada di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya menyebutkan tidak yakin jika Lembang bakal dimekarkan menjadi kota. Rencana itu terlalu cepat mengingat wilayah di utara tersebut baru 13 tahun menjadi bagian dari KBB.

Menurutnya ketimbang memikirkan masalah pemekaran, lebih baik banyak melakukan pembenahan yang harus dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan warga KBB.

“Ini terlalu cepat, KBB saja baru berumur 13 tahun, masih banyak pembangunan yang harus dikerjakan. Jadi untuk pemekaran belum dulu, entah kalau untuk DOB di daerah lain,” ujar Wendi, Sabtu (14/11/2020).

Namun menurutnya aspirasi yang terlontar dari masyarakat tetap harus ditampung mengingat hal tersebut merupakan peran dari DPRD. “Tapi ya tetap harus ditampung dan nanti coba dibahas apakah memungkinkan atau tidak untuk dilanjutkan,” tuturnya.

Sementara Kepala Desa Lembang Yono Maryono mengaku, kalau rencana itu demi kebaikan bersama maka akan mendukung. Pemekaran wilayah harus menyerap aspirasi dari warga dan ada penelitian secara terperinci. Sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui secara pasti soal usulan lembang dijadikan kota.

“Pernah dengar iya, tapi belum ada yang serius datang menyampaikan ke kami soal rencana tersebut. Prinsipnya kita mengikuti saja kalau buat kebaikan,” imbuhnya.

Sembilan wilayah di sejumlah kabupaten/kota Jawa Barat diajukan jadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Sembilan wilayah yang diajukan jadi CDOB tersebut antara lain Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.