Komisi II DPRD Jabar: Surabaya Bisa Jadi Contoh Pemprov untuk Sejahterakan UMKM

Terasjabar.co – Program Pejuang Ekonomi yang dicetuskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini guna menyejahterakan pelaku UMKM dinilai Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira dapat menjadi role model pemerintah provinsi.

Menurutnya, saat ini produk pelaku UMKM lokal Jawa Barat masih kalah bersaing dengan produk luar. Sehingga berdampak dengan berkurangnya jumlah pelaku UMKM, terlebih ketika pandemi Covid-19 masih melanda. Dia mengatakan, yang dibutuhkan pelaku usaha kecil saat ini bukan hanya masalah modal, tetapi juga segmentasi pasar.

Kebijakan Pemkot Surabaya dengan menyisipkan kreativitas dalam produk UMKM sebut Yunandar, dapat menjadi contoh yang bisa ditiru. Sehingga hasil produk dapat memiliki segmen pasar yang terarah dan tentu saja bakal meningkatkan perekonomian daerah.

“Ketika kami ke Surabaya dan kebetulan bertemu dengan Bu Risma, dia bercerita. Bahwa dia punya program yang dinamakan pejuang ekonomi. Program itu difokuskan untuk perempuan. Intinya, bagaimana caranya ibu rumah tangga bisa produktif. Contoh dengan bikin kue atau kerajinan. Kemudian dimodali oleh pemerintah dan dibantu pengemasannya,” kata Yunandar, Senin (14/9/2020).

“Nah dalam pengemasan ini atau packaging, mereka mengedepankan aspek kreatif. Pengemasan yang menarik pada akhirnya bisa mendongkrak harga jual yang lebih mahal. Dengan kemasan yang ekslusif, pada akhirnya memunculkan segmen pasar tersendiri. Pasarnya pun ternyata sangat luas. Ini mungkin bisa jadi contoh buat kita, agar pelaku usaha kecil di kita. UMKM ini bisa sejahtera,” ujarnya.

Dia menyebutkan, Pemkot Surabaya juga turut membantu dengan melakukan promosi besar-besaran terhadap produk UMKM. Sehingga mempercepat pengenalan produk kepada masyarakat, baik lokal maupun luar daerah. Dia berharap, Pemprov bisa melakukan program serupa agar pelaku usaha yang ada di Jawa Barat juga bisa bersaing dan tentu saja berdampak dengan naiknya perekonomian masyarakat.

“Kemudian di sana itu, pemerintahnya juga mendukung dalam hal pemasaran. Semua dinas pemerintah, jadi tempat jualan produk UMKM. Itu langkah konkrit disana yang mungkin bisa kita terapkan. Terus terang, saya sudah sampaikan ke Dinas KUK (Koperasi dan Usaha Kecil), tapi tidak dilakukan. Di kita masih selalu memberikan pelatihan, pendampingan dan pameran. Pameran dilakukan setahun sekali. Ya bagaimana produk mereka ini bisa terjual dan dikenal. Padahal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ini bukan itu. Mereka lebih butuh bagaimana caranya produk mereka ini terjual,” ucapnya.

“Contoh di kita yang pernah ada, program OPOP (One Pesantren One Product). Program dari Dinas KUK. Bentuknya, pelaku usaha dari pesantren ini dikompetisikan barang mereka. Pemenangnya diberi pelatihan, pendampingan dan barangnya dijual ke pameran. Kemudian diumumkan ke publik, ini pemenangnya. Sudah itu selesai. Kenapa tidak dibantu memasarkan produknya? Kemudian, dari program itu hanya untuk pemenang saja. Untuk pelaku usaha yang lain bagaimana? Padahal itu yang paling baik adalah, bagaimana ada sebanyak mungkin pelaku usaha dan kita bantu agar produk mereka ini laku di pasar. Sehingga ujungnya bisa meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Saya harap, ada perbaikan dari pemerintah dalam fokusnya sehingga pelaku UMKM kita ini bisa tumbuh dan berkembang lebih baik,” tandasnya.