SIPD, Sarana Masyarakat Mengevaluasi Kinerja Pemerintah

Terasjabar.co – Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang akan diimplementasikan di seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, sekaligus juga mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

Pengimplementasian SIPD itu, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, meyebutkan, SIPD ini menggeser Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang sudah digunakan pemda (pemerintah daerah) dalam dua tahun ini. Karena payung hukumnya sudah ada, maka harus segera dijalankan.

“SIPD berlaku untuk pembahasan anggaran perubahan 2020 dan juga RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021,” ungkap Bupati Dadang Naser.

Dadang Naser mengapresiasi seluruh Perangkat Daerah, yang selama kepemimpinannya, bahu membahu melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Bandung.

“Dengan pengimplementasian SIPD ini, saya imbau seluruh perangkat daerah (PD) harus terus meningkatkan kualitas data masing-masing,” katanya.

Agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga Kabupaten Bandung dapat mendukung kebijakan Presiden untuk menjadikan Satu Data Indonesia.

“Data dari bawah sampai pusat kan harus sama, jadi ini sangat bagus di implementasikan,”pungkasnya.