Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Minta Pendataan Jangan Asal-Asalan

Terasjabar.co – Menjelang Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arif Budiman mengatakan saat ini pemilu sudah memasuki tahapan Ciklit.

Subtansinya adalah pendataan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus cocok dan juga diperhatikan ketepatan waktunya.

“Tolong pahami regulasinya. Jangan sampai data dibuat asal-asalan. Satu suara sangat berarti karena akan menentukan nasib bangsa dan kemajuan Indonesia”, kata Arif di kantor KPU kabupaten Bandung.

Menurut Arif Budiman, pemilu 2020 ada hal yang berbeda dengan pemilu terdahulu. Pemilu ini akan menjadi sejarah, karena masyarakat menjadi pondasi untuk kesuksesan pilkada di tengah pandemi covid-19.

“Kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Bukan sesuatu hal yang mudah. Karena banyak koordinasi dengan berbagai sektor, terutama dengan Tim Gugus Tugas dan unsur lembaga Kesehatan. Ada aturan protokol kesehatan yang harus diikuti baik oleh pihak penyelenggara pemilu maupun masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakannya, yang membedakan adalah anggaran dulu cukup oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja. Sekarang ini, tambahnya KPU menambahkan anggaran pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Karena ada sarana yang harus dialokasikan untuk melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) bagi pelaksanaan pilkada. Kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi hal yang prioritas. Prinsip-prinsip hidup sehat di tengah pandemi harus bisa dijalankan dengan baik. Kepada seluruh petugas, saya sampaikan selamat bertugas, semoga terus diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik”, pesannya pula.

Senada dengan Arif Budiman, Sekda Teddy Kusdiana mengatakan penahapan coklit ini sangat penting karena akan menentukan keabsahan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya.

“Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti kartu keluarga dan KTP. Petugas akan door to door mendatangi warga untuk memvalidasi data yang dibutuhkan”, tegasnya.

Usai kegiatan, Ia mendampingi Arif Budiman melakukan video conferensi dengan sejumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang juga menyelenggarakan Pemilu di tahun ini.

Diantaranya adalah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Kota Tanggerang Selatan Provinsi Banten, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten Surakarta dan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.