Sekjen FKPD-Dewan PAC DKI Partai Demokrat Desak AHY Pecat Subur Sembiring

Terasjabar.co – Sikap anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat (PD) Subur Sembiring membuat geram sejumlah kader partai berlambang mirip logo Mercy itu. Desakan kepada Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memecat Subur sebagai kader pun bermunculan.

Dimulai dari Sekjen FKPD PD Akbar Yahya Yogerasi. Akbar menilai sikap Subur yang mempertanyakan legalitas AHY sebagai ketum sama saja dengan melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PD.

“Saya selaku Sekjen FKPD PD dan selaku anggota Dewan Pertimbangan PD mengusulkan kepada pimpinan partai, dalam hal ini adalah Ketua Umum, agar segera memberhentikan Subur Sembiring dengan mencabut kartu tanda anggota partai yang dimiliki Subur,” kata Akbar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga: Menkum HAM Pastikan SK AHY Ketum Demokrat Diteken Sejak 19 Mei

Akbar menyebut Subur telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) ART PD. Dia menyebut salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada yang melanggar adalah pemberhentian sebagai kader.

“Adapun bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah salah satunya pemberhentian tetap sebagai anggota/kader dan/atau pengurus partai. Segala bentuk pelanggaran tersebut tentunya diproses berdasarkan Pasal 6 Mekanisme Pemberian Sanksi,” terang Akbar,

Desakan pemecatan Subur bukan hanya datang dari Akbar. Pimpinan Anak Cabang (PAC) PD se-DKI Jakarta juga mengusulkan hal serupa.

Desakan tersebut disampaikan langsung di kantor DPP PD, Jakarta Pusat, hari ini. Ketua PAC Pademangan PD Benny Ariefuddin menjadi perwakilan PAC PD se-DKI yang menyampaikan desakan pemecatan Subur.

“Kami dewan pimpinan anak cabang DPD Partai Demokrat se-DKI Jakarta meminta agar DPP Partai Demokrat memberikan sanksi keras kepada Saudara Subur Sembiring,” tegas Benny dalam keterangan tertulisnya.

Benny menilai Subur telah mencemarkan nama baik PD. Selain itu, Subur dianggap telah melanggar kode etik PD yang menyatakan bahwa setiap kader dilarang melakukan perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai.

Desakan yang dituangkan dalam sebuah surat itu kemudian diserahkan oleh dewan PAC PD se-DKI kepada Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) PD Hinca Pandjaitan. Hinca berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Selain apa yang disampaikan teman-teman, kami juga menerima laporan dari hampir seluruh kader di Indonesia. Oleh karena itu, izinkan kami menjalankan amanah ini untuk memproses apa yang teman-teman sampaikan ke dewan,” sebut Hinca.

Baca Juga: FKPD PD: Subur Sembiring Bukan Pendiri Demokrat

Sebelumnya diberitakan, sejumlah politikus senior Partai Demokrat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkum HAM Yasonna H. Laoly. Mereka menanyakan perihal surat keputusan (SK) Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono.

“Itu memintakan pendapat beliau (Luhut) sebagai sesepuh, dianggap orang yang punya pemikiran luas tentang bagaimana aset nasional Partai Demokrat ini ke depan gitu,” kata salah satu politikus senior PD, Subur Sembiring, Selasa (9/6/2020).

“Sehubungan dengan SK AHY yang tidak terbit juga sebagai ketua umum partai karena tidak bisa memenuhi administratif yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2017 13 ayat 3 itu,” tambahnya.