Nur Supriyanto Sebut Kebijakan Strategis Ridwan Kamil Tabrak Aturan dan Tidak Berkeadilan

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Nur Supriyanto, MM., menilai kebijakan strategis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak berkeadilan dan cenderung menabrak aturan yang ada.

“Ketidak adilan nyata terlihat dibantuan kabupaten/kota. Bayangkan Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan gubernur Rp. 744 miliar, sedangkan Kota Depok hanya Rp. 70 miliar. Padahal dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan Kota Depok penyumbang PAD Provinsi lebih besar dibanding Kabupaten Tasikmalaya,” kata Nur Supriyanto, Rabu (27/11/2019).

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, seperti revitalisasi lapangan di Kabupaten Karawang senilai miliaran rupiah.

“Padahal lapangan itu aset milik kabupaten/kota. Jika memang program itu menurut gubernur urgent dan strategi dan berpihak dengan masyarakat, maka pos anggarannya diserahkan ke Kabupaten Karawang sebagai bantuan keuangan, bukan dikerjakan sendiri oleh Pemprov Jabar,” kata Nur Supriyanto.

Lebih lanjut politisi partai PKS ini menyebutkan, contoh lain yang disebut proyek strategis adalah revitalisasi Situ Rawa Kalong, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang bukan milik Pemprov Jabar.

“Situ Rawa Kalong itu milik Pemerintah Pusat, yang tadinya 15 hektare kini hanya tinggal 8,25 hektare. Tapi oleh Pemprov Jabar melakukan pekerjaan revitalisasi itu bahkan tak tanggung tanggung dengan menggelontorkan dana Rp. 81 miliar untuk mengerjakan yang bukan kewenangan Pemprov Jabar,” ungkap Nur Supriyanto yang pada Senin (4/11/2019) lalu,  turut melakukan peninjauan ke Situ Rawa Kalong bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Jabar.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *