Pemprov Jabar Segera Terbitkan SK, Jawab Tuntutan Karyawan RSUD Al Ihsan

Terasjabar.co – Pemprov Jabar segera menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjuti tuntutan status dan kesejahteraan ratusan karyawan RSUD Al Ihsan di Baleendah, Kabupaten Bandung.

Penjabat Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan setelah menghimpun informasi yang komprehensif, pihaknya akan langsung merapatkan solusi bagi para pegawai di rumah sakit yang kini milik Pemprov Jawa Barat tersebut.

“Memang ada masalah dan sebetulnya masalah itu sangat kompleks ya. Tapi tetap kami terus berusaha menyelesaikan itu dan memang harus diselesaikan,” katanya di Bandung, Minggu (10/11/2019).

Menurut Daud, penuntasan masalah di Al Ihsan diperkirakan berbarengan dengan penetapan sosok Direktur Utama RSUD Al Ihsan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam waktu dekat.

“Soal direktur, kemarin pak gubernur baru tiga calon, baru wawancara. Mudah-mudahan bisa segera ditetapkan,” katanya.

Daud mengatakan untuk jangka pendek pihaknya tengah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya termasuk informasi dari banyak pihak.

“Tidak juga tidak satu pihak dari yang kemarin demo, saya liat dari plt direktur seperti apa, dari sejarah seperti apa, aspek hukum gimana,” ujarnya.

Menurut Daud, Pemprov Jabar akan berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Juga menimbang banyak aspek agar urusan ini tidak mengganggu pelayanan di RSUD.

“Kan kita juga kalau memutuskan sesuatu harus hati-hati jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. Intinya pelayanan jangan sampai terganggu,” katanya.

Baca Juga: Soal Demo Pegawai RSUD Al Ihsan, DPRD Jabar Desak Gubernur Segera Tetapkan Dirut Definitif

Sebelumnya, layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan, Baleendah, Kabupaten Bandung pada Senin (4/11/2019) pagi sempat terhenti saat ratusan pegawai menuntut kejelasan status kepegawaian mereka lewat aksi unjuk rasa.

Demonstrasi yang dilakukan para pegawai dimulai pada pagi hari hingga menjelang siang. Setelah itu, sebagian dari mereka mulai kembali melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit milik Pemprov Jabar ini.

Ketua Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan Ahmad Husaeni mengatakan dalam aksi ini ada empat tuntutan utama, yakni meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan status pegawai non-PNS yang berkeadilan, penggajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak pesangon, dan transparansi dalam open bidding Direktur RSUD Al Ihsan definitif.