Penyeleksian KIP Disoal, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Jabar

Terasjabar.co – DPRD Jawa Barat sampai saat ini belum melakukan Fit and Proper Test calon Komisi Imformasi Publik (KIP) Jawa Barat. Untuk itu, Divisi Hukum Indonesian Public Institute (IPI) Miartico Gea menyebut tahapan seleksi calon KIP di Jabar telah menabrak UU Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Publik dalam Peraturan Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Seleksi Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Dalam hal ini, menurut Miartico, DPRD sudah melanggar aturan perundang-undangan terutama Peraturan Nomor 4 tahun 2016 pada pasal 20 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya nama-nama calon Anggota Komisi Informasi.

Oleh karena itu, hasil seleksi yang dilakukan dan yang dikirimkan ke DPRD Jabar melalui surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/3902/Diskominfo tanggal 19 Agustus 2019 telah melewati batas waktu alias kadaluwarsa.

“Jika ini diteruskan maka DPRD sudah melanggar Peraturan Komisi Informasi Nomer 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksana Seleksi Penetapan Anggota Komisi Informasi,” kata Miartico dalam keterangannya, Jumat (25/10/2019).

Oleh karenanya, jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan, maka DPRD Jawa Barat harus mengembalikannya Kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan seleksi ulang.

“Jika hal ini tidak dilakukan maka hasil Uji kelayakan dan kepatutan menjadi cacat hukum melanggar peraturan perundang-undangan,” tegas Miartico.

Namun demikian, apapun keputusan yang diambil kelak dengan hasil yang diambil nanti dari uji kelayakan dan kepatutan tentu tidak sah karena hasil pembentukannya melanggar hukum.

“DPRD dan Pemerintah daerah Jawa Barat harus segera mencarikan sulusi untuk itu,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman menjelaskan keterlambatan dalam melakukan penyeleksian lantaran proses penyusunan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) baru rampung bulan Oktober.

“Dalam peraturan Komisi Informasi Publik (KIP) memang tertuang 30 hari sejak gubernur melayangkan surat ke DPRD itu harus segera dilakukan fit and proper test. Namun karena Agustus AKD nya belum terbentuk, baru Oktober, maka terjadi keterlambatan dalam proses itu,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya mengaku telah melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat, terkait persoalan ini. Saran dari KIP Pusat, tim seleksi diberhentikan namun proses penyeleksian terus berjalan.

“Kita sudah melakukan langkah cepat, kami sudah beraudiensi dengan KIP Pusat, ada ketua dan komisionernya, hasilnya adalah pansel itu sudah dibubarkan sarannya tetap dilanjutkan saja proses fit and proper testnya,” beber dia.

Oleh sebab itu, saat ini pihaknya bakal memanggil mantan panitia seleksi untuk mendalami hasil proses keseluruhan seleksi yang saat ini tengah mengerucut menjadi 10 orang.

“Kami akan mempelajari makalah makalah yang dikirimkan oleh 10 orang ini, mengenai visi misi dan program mereka apabila mereka menjadi komisioner KIP. Harapannya, sebelum pergantian tahun ini, sudah bisa terbentuk KIP Provinsi periode ini,” tandasnya.