Semakin Meresahkan, GPII Jabar Desak Ridwan Kamil Cabut Izin Perusahaan Tambang

Terasjabar.co – Semakin meresahkan, bahkan  telah menyebabkan musibah belum lama ini, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Barat menuntut Pemda Kabupaten Purwakarta untuk mencabut rekomendasi dan mendesak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, untuk segera mencabut izin sebuah usaha pertambangan.

“Keselamatan masyarakat lebih penting daripada kepentingan ekonomi. Selain itu, kerusakan lingkungan dari tambang ini mesti jadi perhatian,” ujar Irwan Sholeh Amir Ketua Umum PW GPII Jawa Barat, Kamis (10/10/2019).

Diberitakan sebelumnya, hujan batu-batu besar menghancurkan rumah dan sekolah. Setidaknya  tujuh rumah warga dan satu bangunan sekolah di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, rusak liluh lantah akibat hujan batu raksasa yang terjadi pada Selasa (8/10/2019) siang.

Hujan batu ini terjadi diduga kuat dampak ledakan dinamit atau blasting yang dilakukan oleh PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) selaku perusahaan tambang batu di lokasi tersebut.

“Ini bukan merupakan bencana alami, ini bentuk kelalaian perusahaan atau perusahaan tidak mentaati regulasi yang diatur tentang pertambangan. Kelalaian semacam ini tidak bisa dibiarkan, sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta warga yang terdampak musibah ada 68 KK 215 jiwa. Meski tak ada korban jiwa, musibah ini sangat menyengsarakan masyarakat.

Kerugian materil dan non materil pasti sangat besar, bukan hanya merugikan aktivitas ekonomi, pasti mengganggu aktivitas pendidikan masyarakat karena satu bangunan sekolah rusak parah.

Izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Purwakarta. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang mengeluarkan rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang menjadi salah satu syarat mendapat izin penambangan.