Ridwan Kamil Soroti Penambangan di Bogor yang Makan Korban Jiwa

Terasjabar.co – Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji meregistrasi ulang perusahaan tambang pasir dan batu yang beroperasi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Sebab selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait aktivitas penambangan di kawasan tersebut.

Puluhan pengusaha tambang yang beroperasi di Parung Panjang dikumpulkan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (4/10/2018). Emil, sapaan Ridwan, sengaja mengumpulkan para pengusaha untuk membahas berbagai langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat aktivitas penambangan.

“Hari ini saya mengumpulkan lebih dari 50 pengusaha tambang di Kabupaten Bogor, yang selama ini pola bisnisnya banyak mengakibatkan kerugian sosial dari sisi kemasyarakatan,” kata Emil.

Menurut dia, selama puluhan tahun akitvitas penambangan pasir dan batu di Parungpanjang menyebabkan para pekerja serta warga menjadi korban karena kecelakaan kerja dan lainnya.

“Bulan lalu saja ada tujuh orang meninggal, karena sistem manajemen pengelolaan yang tidak baik,” ucap Emil.

Ke depan, Emil tidak ingin aktivitas penambangan terus-terusan memakan korban jiwa manusia. Sehingga dia perlu meregistrasi ulang perusahaan-perusahaan penambang pasir yang beroperasi di kawasan tersebut.

“Setelah saya panggil (para pengusaha), saya akan meregistrasi ulang perizinan, di mana dalam perizinan itu ada pasal-pasalnya. Harus bikin kolam supaya mobil tidak kotor, harus ditutup truknya supaya batu tidak kelebihan dan jatuh ke jalan. Si pengemudi harus bawa SIM tidak sembarangan,” tuturnya.

Bagi yang tidak lolos registrasi, lanjut Emil, pihaknya tidak akan lagi memperbolehkan perusahaan beraktivitas. Dalam waktu dekat ini dia bakal membahas aturannya.

“Kalau melawan, saya pakai pola Citarum, nanti ada TNI program penindakan. Dua minggu ini bahas pasal-pasalnya,” ucap Emil.

Selain itu, dia menambahkan, untuk jangka menengah ada rencana pembangunan jalan tambang di Parung Panjang. Konsepnya masih dalam pembahasan apakah berbentuk tol atau jalan biasa.

“Tapi apa pun itu (bentuknya), saya minta minimal 50-50. Pemprov bebasinlahan, (konstruksi) jalannya dikeroyok oleh perusahaan-perusahaan di situ. Jadi asasnya ini adil, kita ingin menunjukkan Pemprov ini adil. Bisnis silahkan, tapi adil juga ke lingkungan,” ujar Emil.