Tim Verifikasi Tinjau Delapan Kabupaten/Kota di Jabar yang Tidak Lolos Penilaian KKS

Terasjabar.co – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) mengusulkan 24 kabupaten/kota untuk ikut serta dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dengan output berupa penghargaan Anugerah Swasti Saba di 2019.

Namun, dari 24 kabupaten/kota tersebut, hanya 16 yang lolos verifikasi dokumen tingkat nasional. Sebanyak delapan kabupaten/kota dinyatakan tidak lolos, yakni Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kab. Indramayu, dan Kab. Cirebon.

Menanggapi hal tersebut, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad meminta Tim Verifikasi KKS agar meninjau langsung delapan kabupaten/kota yang tidak lolos verifikasi dokumen. Daud menegaskan, Jabar siap mengikuti mekanisme yang ada sesuai aturan yang berlaku.

Pasalnya, kata Daud, delapan kabupaten/kota tersebut secara fisik sangat layak untuk dinobatkan sebagat kabupaten/kota sehat. Apalagi, beberapa di antaranya seperti Kota Bandung pernah mendapatkan Swasti Saba Wistara –penghargaan tertinggi dalam program KKS ini.

“Kami mohon kebijaksanaannya agar bisa dilaksanakan verifikasi lapangan KKS tahap kedua, karena kedelapan kabupaten/kota tersebut telah berproses dan mempunyai komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan program KKS ini,” ucap Daud saat menerima Tim Verifikasi KKS Tingkat Nasional tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/8/2019).

“Insyaallah sesegera mungkin kami akan tempuh mekanisme untuk delapan daerah ini, yang sebetulnya beberapa di antaranya telah mendapat penghargaan kabupaten/kota sehat. Mudah-mudahan ini (verifikasi lapangan) bisa didorong,” tambahnya.

Ketua Tim Verifikasi KKS Iwan Nefawan menegaskan, penyebab tidak lolosnya verifikasi dokumen bukan karena data milik kabupaten/kota di Jabar yang tidak valid, melainkan karena dokumen yang diajukan kurang lengkap. Untuk itu, pihaknya telah bersedia melakukan verifikasi lapangan di delapan kabupaten/kota tersebut.

Iwan menuturkan, terdapat 220 kabupaten/kota dari 29 provinsi di seluruh Indonesia yang ikut serta dalam penyelenggaraan penghargaan KKS tahun 2019. Dengan peningkatan yang cukup signifikan, standar penilaian pun disesuaikan.

Adapun sesuai Pasal 6 UU No. 36 tentang kesehatan yang menjadi latar belakang digelarnya penghargaan KKS, semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Maka, penilaian akan dilakukan secara detail dan menyeluruh, termasuk penilaian di lapangan.

“Tidak lolosnya dalam bedah dokumen itu bukan karena kondisinya (kondisi fisik kabupaten/kota), tetapi seringkali karena dokumennya bukan tidak valid, tapi kurang lengkap,” ujar Iwan.

“Jadi perlu kita lakukan verifikasi untuk yang tidak masuk (tidak lolos verifikasi dokumen). Jangan sampai yang sebenarnya sudah baik (kondisi fisiknya) jadi tidak lolos,” katanya.

Penganugerahan Swasti Saba sendiri diadakan setiap dua tahun sekali dan merupakan kerja sama antara Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kesehatan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Dalam penghargaan ini, terdapat tiga kategori yaitu Swasti Saba Padapa (pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (pembinaan), dan Swasti Saba Wistara (pengembangan).

Pada 2017, Provinsi Jabar mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Sehat, sekaligus menjadi tim pembina kabupaten/kota sehat terbaik tingkat nasional bersama Provinsi Sulawesi Selatan dan D.I. Yogyakarta.