Bahas APBD Perubahan, DPRD Jabar Soroti PAD Hingga Perhatian Guru Daerah Terpencil

Terasjabar.co – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Bahkan ada beberapa sumber PAD yang belum digali.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Jabar, Yod Mintaraga terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Jabar Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Pajak daerah, retribusi dan lain-lain belum digali maksimal. Termasuk deviden dari BUMD belum maksimal. Ini masih ada peluang dimaksimalkan,” kata Yod usai Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (26/8).

Selain itu, kata Yod, Golkar memberikan pandangan tentang hak-hak pegawai. Pada pembahasan APBD murni, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan untuk 7 hingga 10 bulan. Kemudian DPRD Jabar perjuangkan hingga 12 bulan.

“Sumbernya waktu itu mengurangi dulu belanja pegawai. Apakah setelah APBD perubahan ini belanja pegawai bisa dipenuhi atau enggak. Itu yang ditanyakan, nanti dijawab oleh Gubernur,” jelas Yod.

Selanjutnya terkait guru-guru di daerah terpencil. Hal itu ditanyakan lantaran untuk mengetahui sudah diberikan perhatian atau sebaliknya oleh Pemprov Jabar.

Menurutnya, guru di daerah terpencil hanya fokus mengajar. Berbeda dengan guru di daerah yang sudah maju.

“Guru di daerah itu tertutup ruang dia bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil, mau cari apalagi?” papar Yod.

Sedangkan guru di daerah maju, lanjut Yod, setelah melaksanakan kewajibannya di sekolah yang ditempatkan, bisa ngajar juga di tempat lain. Jika memungkinkan, guru tersebut bisa membuka usaha

“Oleh karenanya, itu harua menjadi perhatian,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi. Tepatnya pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB di Ruang Paripurna DPRD Jabar, Senin (26/8/2019).