16 Persen Penduduk Jabar Belum Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Terasjabar.co – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat mencatat capaian universal health coverage (UHC) di wilayah ini baru mencapai 84% per awal April 2019. Kendati demikian, berbekal berbagai strategi yang dilakukan, target capaian UHC 95% pada 2019 optimistis dapat direalisasikan menyusul 8 provinsi lain yang telah lebih dulu merealisasikan.

Asisten Deputi Direktur Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabar Herman Indratmo mengatakan, sejak  Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diimplementasikan pada 4 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS di Jabar sudah mencapai 37,78 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 84,17% dari total penduduk di wilayah ini.

“Artinya dari sekitar 44,8 juta jiwa penduduk Jabar masih terdapat sekitar 16% persen lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS atau sekitar 7 juta jiwa. Kami harapkan target minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019 bisa dipenuhi,” ujarnya, Jumat (12/4/2019).

Disinggung mengenai total 7 juta jiwa yang belum memiliki program JKN-KIS tersebut, Herman memperkirakan sebagian besar merupakan peserta informal. Oleh karena itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke badan usaha.

“Karena ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya, atau sudah mendaftarkan tapi belum 100%. Kemudian ada juga yang sudah mendaftarkan 100% tetapi keluarganya belum didaftarkan. Ini sangat disayangkan karena mendaftarkan keluarga tidak ada tambahan biaya yang dikenakan,” katanya.

Dipaparkan dari 27 kabupaten/kota di Jabar, terdapat 5 daerah yang telah mencapai target UHC 95%, yakni Kota Cirebon (101%), Kabupaten Cirebon (102%), Kota Bandung (99%), Kabupaten Bekasi (96%), dan Kota Bogor (95%).

Adapun daerah dengan coverage yang masih di bawah 75% adalah Kota Tasikmalaya (74%), Kabupaten Sumedang (73%), Kabupaten Bandung (74%), Kabupaten Majalengka (7%), Kota Banjar (66%), Kabupaten Tasikmalaya (63%) dan Kabupaten Pangandaran (43%).

Untuk mencapai target tersebut, Herman mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah pendekatan strategi, di antaranya dengan mengoptimalkan integrasi Jamkesda, kerja sama strategis, dukungan UHC melalui kebijakan dan regulasi, mendorong partisipasi publik. Selain itu juga bersama Pemda melakukan mapping penduduk yang belum memiliki program JKN-KIS.

“Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda,” katanya.

Ia menambahkan peran lainnya dari Pemda yang sangat strategis mendorong capaian tersebut adalah melalui dukungan perluasan fasilitas kesehatan (titik layanan) dan peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian, sinergi penegakan kepatuhan peserta dan badan usaha dalam program ini melalui kerja sama dengan BPTSP dan disnaker.

“Kita harapkan angka 84% bisa terdorong minimal menjadi 95% pada tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Analis Monitoring dan Evaluasi Tavip mengatakan, sampai dengan 31 Maret 2019 BPJS Kesehatan Wilayah Jabar sudah bekerja sama dengan 2.182 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang terdiri atas 833 Puskesmas, 474 dokter praktik perorangan, 54 dokter praktik gigi perorangan, 747 klinik pratama, 43 klinik TNI, dan 31 klinik Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat juga telah bekerja sama dengan 196 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).