Ridwan Kamil Tak Ingin Gaji Honorer Terhambat

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen pembayaran pegawai honorer Pemprov Jabar tepat waktu seperti hanya pembayaran gaji PNS tiap bulannya. Dia tidak ingin pembayaran hak untuk pegawai honorer dibayarkan terlambat bahkan dirapel.

“Tadi saya sudah menegur dinas-dinas jangan sampai ada honorer yang dibayarnya itu bulan keempat, rata-rata dirapelin kan kasihan. Ternyata pola ini berlangsung dari tahun ke tahun. Saya bilang di zaman saya bahwa pembayaran honorer harus tepat waktu, bulanan, jangan ditunda dengan alasan administrasi,” ujar Ridwan Kamil usai memimpin rapat pimpinan bersama OPD-OPD di Gedung Sate, Jalan Diponegorol, Kota Bandung, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, pembayaran honorer bisa tepat waktu. Buktinya PNS bisa dari Januari gajian.

“Kalau alasannya anggaran baru diketuk, buktinya mereka lancar (dari Januari), kalau mereka (PNS) lancar sementara yang dari APBD lainnya engak lancar kan enggak fair. Sama-sama kerja, berkeringat, mencari nafkah, padahal nilainya lebih kecil,” tutur dia.

Dengan demikian, Ia menegaskan mulai hari ini dia perintahkan tidak boleh ada lagi membayar guru honorer atau pegawai honorer terlambat.

“Maka hari ini saya perintahkan tidak boleh ada lagi membayar guru honorer dan manusia yang berkeringat untuk Jabar dengan cara dirapel tiga bulan karena ini bukan proyek, kalau proyek ditunda bayarannya masih mungkin,” ucap dia.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun meminta kepada para OPD-OPD agar tahun depan mekanismenya diperbaiki, sehingga pembayaran rutin diprioritaskan, dianggarkan dulu. Hal itu harus seperti pembayaran gaji PNS yang selalu rutin dan lancar.

“Ini berita baik untuk pegawai honorer, Pak Gubernur komitmen memerintahkan untuk memperbaiki dan tidak ada keterlambatan,” ucap dia.

Terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku pihaknya sudah mendapatkan tugas dari Ridwan untuk menyiapkan proses administrasi agar pemberian honor bagi pegawai maupun guru honorer bisa dilakukan setiap bulan.

“Tadi sudah dibahas di Rapim. Kami akan upayakan untuk honorer ini bisa dilakukan secara bulanan. Saya ditugaskan beliau untuk merancang bulanan tidak triwulanan lagi,” katanya.

Iwa memastikan bersama Asisten Administrasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta Biro Organisasi akan secara cepat membahas perintah dari Gubernur tersebut.

Menurut dia, instruksi tersebut rencananya tak hanya untuk para guru SMA/SMK melainkan juga untuk para pegawai honorer yang bekerja di setiap organisasi perangkat daerah. Dia mengaku kebijakan mempercepat honor menjadi per bulan ini diharapkan bisa dilakukan dalam waktu cepat.

“Tapi kita selesaikan dulu rancangan administrasinya, diharapkan bisa dilakukan secepatnya. Namun untuk besarannya harus dilihat lebih detil lagi,” katanya.