DPRD Jabar Pertanyakan Kejelasan Program PPPK untuk Perbaikan Status Guru Honorer

Terasjabar.co – Sejumlah guru honorer di Jawa Barat (Jabar) gigih memperjuangkan nasib mereka yang terkatung-katung.

Sekitar puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah (FTHS Jabar), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Forum Honorer Tenaga Administrasi Sekolah (FHTAS) memperjuangkan kepastian sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Ketua Komisi V, DPRD Jabar, Yumanius Untung mengatakan perwakilan guru honorer itu menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jabar tentang hak-hak yang layak mereka terima.

“Kehendak mereka untuk mendapatkan status yang jelas. Surat keputusan (SK) Gubernur itu bisa menjadi upaya untuk meloloskan tunjangan profesi bagi guru honorer,” ujarnya di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 05/10/2018).

Yumanius Untung menuturkan langkah yang akan diambil Komisi V DPRD Jabar dalam waktu dekat adalah membuat sebuah rekomendasi kepada pimpinan tertinggi DPRD Jabar untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait.

“Di antaranya pak Gubernur dan Kadisdik Jabar. Termasuk pada Kementerian PAN RB. Kami ingin bahwa hak mereka (guru honorer) diperbaiki,” ujar Yumanius Untung.

Harapan utama dari guru honorer itu, ucapnya, apabila tidak memungkinkan menjadi PNS, paling minimal bisa masuk dalam program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mencapai kejelasan status tenaga honorer.

“Kami perlu kejelasan mendapatkan program PPPK. Sekurang-kurangnya sekarang status mereka harus mendapatkan keputusan,” katanya.