Jawa Barat Alami Deflasi, TPID Tetap Siaga Antisipasi Inflasi

Terasjabar.co – Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat mengalami penurunan dari 133,89 pada Januari 2019 menjadi 133,82 pada Februari 2019.

Penurunan IHK tersebut menunjukan angka deflasi sebesar 0,05% (mtm). Kelompok barang yang mengalami deflasi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 0,85% (mtm) serta kelompok  Transportasi, Komunikasi, & Keuangan sebesar 0,01% (mtm).

“Secara komoditas, andil deflasi bulanan terbesar berasal dari telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, serta bensin,” Kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Doni P Joewono di KPWBI Jabar, Selasa (5/3/2019).

Ia mengatakan, dari tahun ke tahun, inflasi Jawa Barat pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) atau secara tahun kalender sebesar 0,28% (ytd).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Sandang sebesar 4,89 persen (yoy) disusul oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 4,70 persen (yoy) dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 4,05 persen (yoy).

Secara spasial, dari tujuh kota perhitungan inflasi, enam kota mengalami deflasi. Kota tersebut adalah Kota Bogor sebesar 0,40 persen (mtm); Kota Cirebon sebesar 0,16 persen (mtm); Kota Sukabumi sebesar 0,14 persen (mtm); Kota Tasikmalaya sebesar 0,11 persen (mtm); Kota Bandung sebesar 0,08 persen (mtm); dan Kota Depok sebesar 0,05 persen (mtm).

Dari tujuh kota, hanya Kota Bekasi yang mengalami inflasi sebesar 0,17 persen (mtm).

“Inflasi yang terjadi di Kota Bekasi didorong terutama oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan
tembakau, ” katanya.

Selain itu, katanya, dalam rangka menjaga stabilitas harga di Jawa Barat, TPID Provinsi Jawa Barat dan kota/kabupaten se-Jawa Barat telah menyusun strategi pengendalian inflasi 2019 sesuai Roadmap Pengendalian Inflasi yang disinergikan dengan 4 Kunci Strategis (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) serta RPJMD Jawa Barat 2018-2023.

Berbagai program yang direkomendasikan antara lain integrated farming antara klaster ayam ras dengan klaster jagung, penguatan peran BUMDes Pangan dengan BUMD Pangan sebagai holding company-nya, rebranding beras Bulog, pembangunan pasar induk daerah, rekomendasi penyusunan Perda untuk menetapkan batas atas biaya pendidikan hingga perbaikan kualitas data neraca pangan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten se-Jawa Barat.