Disnakertrans Jabar Kaji Upah Minimum Pekerja Sektor Perkebunan

Terasjabar.co – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji perubahan Upah Minimum Sektoral Perkebunan agar kesejahteraan pekerja perkebunan meningkat.

Pasalnya, sektor perkebunan merupakan satu di antara sektor potensial di Jawa Barat dan melibatkan banyak tenaga kerja.

Plt Kadisnakertrans Jabar, Ferry Sofwan Arif menuturkan, dalam mengatur upah sektor perkebunan ini merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018.

“Salah satu faktor kenapa perkebunan harus mendapat upah khusus karena sudah masuk sebagai sektor usaha besar, dan Jawa Barat juga memiliki lahan perkebunan terluas se-Indonesia,” ucap Ferry, usai rapat dengan Dewan Pengupahan Jawa Barat, Gedung Sate Rabu (16/1/2019).

Selain itu, alasan lainnya yaitu ekspor produk perkebunan di Jabar menyumbang 13 persen bagi Indonesia, dan bagian terpenting sektor perkebunan yakni menyerap banyak tenaga kerja.

“Melihat kondisi sekarang perkebunan misalnya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, kalau acuannya dari UMK tentu UMK Bogor cukup besar di atas 3 juta rupiah, tapi dari sisi lain sektor perkebunan ada juga di Banjar posisi saat ini upah di Banjar terendah di Jawa Barat jadi ini perlu bahasan lebih lanjut,” ujarnya.

Terkait angka minimum upah sektor perkebunan, Ferry belum bisa memastikan. Dikarenakan masih dibahas bersama perusahaan swasta perkebunan dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di Jabar.

“Rumusnya kemungkinan akan menggabungkan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah upah sektoral perkebunan,” katanya.

Lebih lanjut Ferry menegaskan, Upah Minimum Sektoral Perkebunan hadir untuk menyelamatkan para pekerja perkebunan agar lebih sejahtera. Dia memastikan upah perkebunan pasti lebih tinggi dari UMP.

“Ini untuk menyelamatkan para pekerja perkebunan. Kita masih punya upah minimum provinsi tapi itu jaring pengaman yang paling dasar yang sedang dibahas lebih lanjut dengan teman-teman perkebunan,” pungkasnya.