Ridwan Kamil Bela Iwa Karniwa Soal Meikarta, Sekda Tak Ada Kaitannya dengan Perizinan

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait Sekda Pemrpov Jabar Iwa Karniwa yang disebut kecipratan uang Meikarta.

Dalam persidangan bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, mengatakan Iwa Karniwa kebagian uang dari perizinan proyek pembangunan Meikarta. Itu didengar Neneng dari Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Ridwan Kamil mengatakan sekda tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah perizinan atau rekomendasi tata ruangnya.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan perizinan dan rekomendasi dari Pemprov Jabar saat itu hanya dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

Saat itu, BKPRD terdiri atas sejumlah organisasi perangkat daerah Jabar dan dikepalai wakil gubernur Jabar.

“Enggak ada (kewenangan sekda di BKPRD), itu, kan, gubernur. Gubernur memberikan kewenangan, kewenangannya dulu ke wagub kalau urusan perizinan,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (15/1/2019).

Ridwan Kamil mengatakan ia pun mengikuti kabar mengenai penyebutan nama Iwa Karniwa dalam sidang tersebut melalui media massa. Pihaknya merasa harus menghormati proses persidangan dan terus mengikutinya sampai tuntas.

“Kalau terungkap ada informasi seperti itu, berarti, ya, kita lihat follow up dari aspek hukumnya. Kita ke depankan azas praduga tak bersalah. Kan, baru satu pihak menyampaikan informasi. Tentu harus dikonfirmasi,” kata Ridwan Kamil.

Walaupun bukan dari kesaksian langsung, Ridwan Kamil mengatakan harus menghormati hak hukum dari siapa pun yang disebut namanya dalam pengadilan, untuk tidak dilakukan hal yang merugikan nama baiknya.

Emil pun sempat meminta konfirmasi ke Iwa dan Iwa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam urusan perizinan Meikarta selama ini.

Sebelumnya diberitakan, Iwa Karniwa mengatakan selama ini tidak pernah ikut mengurusi rekomendasi perizinan pembangunan Meikarta. Ia bahkan tidak pernah bertemu Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin atau pun dengan pihak pengembang terkait pembangunan Meikarta.

Dalam persidangan kasus perizinan Meikarta di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1/2109) Neneng mengatakan soal aliran uang Rp 1 miliar untuk pejabat Pemprov Jabar terkait pembahasan revisi rencana detail tata ruang (RDTR) Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Iwa Karniwa mengatakan ia menghormati jalannya persidangan tersebut dan meminta berbagai pihak mengikutinya secara utuh. Dengan demikian, akan didapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan (wartawan) untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan,” kata Iwa Karniwa saat dihubungi melalui ponsel, Senin (14/1/2019) sore.

Iwa meminta agar informasi yang menyebut namanya tersebut tidak menjadi salah tafsir, sekaligus menjadi merugikan ia pribadi khususnya, dan institusi Pemprov Jawa Barat.

“Selama urusan Meikarta ini saya tidak pernah bertemu Bupati Neneng ataupun pihak Lippo sama sekali,” kata Iwa Karniwa.

Selama proses pembangunan Meikarta, bahkan revisi RDTR Bekasi, Iwa Karniwa mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar, bahkan tidak pernah mengikuti rapatnya sekalipun.

“Semua yang saya ketahui dan saya pahami sudah disampaikan pada penyidik KPK saat diminta memberi kesaksian beberapa waktu lalu,” kata Iwa yang telah memberikan keterangan di kantor KPK, November 2018.

Saat ditanya apakah dana Rp 1 miliar tersebut benar-benar tidak diterimanya, Iwa menegaskan tidak mungkin menerimanya karena tidak pernah mengurusi Meikarta.

“Dari penjelasan itu kan sudah jelas, seperti itu. Terkait substansi ini sudah saya sampaikan saat ada di KPK. Kira-kira seperti itu, waktu yang akan membuktikan nantinya,” katanya.

Iwa mengatakan sempat kaget saat namanya disebut di sidang tersebut.

“Saya sebagai manusia biasa, ya iya lah (kaget),” katanya.