Sebanyak 57 Pasal Disesuaikan dalam Revisi Perda RTRW Jabar

Terasjabar.co – Revisi perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Jawa Barat akan segera dibahas Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso, mengatakan, revisi RTRW juga nantinya akan dikonsultasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Ada 57 pasal yang kami sesuaikan. Ini mekanisme agak panjang, sampai evaluasi berbagai tempat, peta pun harus dikomunikasikan dengan BIG,” ujarnya ketika ditemui di Kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung, Senin (14/1/2019).

Dalam pembahasan revisi RTRW ini, Bappeda Jabar harus menyinkronisasikan proyek strategis pemerintah pusat di Jawa Barat dengan proyek strategis Jawa Barat.

Beberapa proyek strategis nasional di Jawa Barat di antaranya adalah Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu Bappeda Jabar juga akan mengakomodasi proyek infrastruktur yabg dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, masuk ke dalam revisi RTRW.

Beberapa proyek strategis Jawa Barat yang dicanangkan Ridwan Kamil, semisal alun-alun, jalan tol, dan reaktivasi jalur kereta api juga masuk dalam revisi RTRW.

“Yang kami sesuaikan adalah struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan indikasi program. Itu yang kami sesuaikan di dalam revisi RTRW,” ujarnya.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan Pemprov Jabar dalam revisi RTRW adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dokumen ini wajib ada dalam perencanaan pembangunan.

“Semua dokumen perencanaan harus ada KLHS, baik RPJP, RPJMD, RTRW. kemudia revisi RTRW harus dikomunikasikan dengan Kementerian ATR. Itu harus membutuhkan waktu lama,” ujar Taufiq.

Proses penyelesaian revisi RTRW ini diakui masih panjang. Setelah disetujui DPRD Jabar, hasil revisi masih harus dievaluasi.

Taufiq mengatakan bahwa rencananya revisi RTRW akan dibahas Panitia Khusus DPRD Jabar pada pekan depan.