Soal Sekda Kota Bandung, Firman: Gubernur Jangan Intervensi Kewenangan Walikota

Terasjabar.co – Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, menyarankan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mengedepankan sikap seakan-akan memerintah kepada Walikota Bandung Oded M Danial terkait pelantikan Benny Bachtiar sebagai Sekretaris Daerah.

“Ini problem juga, makanya saya katakan salah satu penyelesaiannya dengan komunikasi dan koordinasi. Jangan mengedepankan sikap, bahkan seakan-akan memerintah. Hubungan pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota bukan yang hirarki,” tandasnya kepada wartawan, Sabtu (06/10/2018).

Firman pun mengaku sudah melihat dan membaca surat dari Kementerian Dalam Negeri, dimana isinya persetujuan Mendagri kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bandung yang pada waktu itu dijabat Oded M Danial untuk melantik Sekda dan bukan memerintahkan.

“Kalau gak salah dalam berita ada perintah (Emil) untuk melantik, setahu saya tidak. Saya sudah melihat surat Mendagri ke Plt pada saat itu untuk melantik bukan memerintahkan,” katanya.

Dirinya meminta jangan memposisikan diri secara hirarki seakan-akan perintah, justru itu merusak hubungan relasi antara propinsi dengan kabupaten dan kota.

“Saya ingat janji Emil membangun relasi baik dengan pemerintah kabupaten kota, caranya berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik,” ingat Firman.

Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Oded Segera Lantik Sekda Kota Bandung

Keinginan Emil yang waktu itu memutuskan Benny Bachtiar menjadi Sekda Kota Bandung, bisa dipahami. Namun persoalan hari ini jelas Firman, yang berkepentingan terhadap sekda yaitu Walikota terpilih Oded M Danial.

“Sangat penting relasi antara Walikota dengan Sekda, sebagai motor penggerak birokrasi di Kota Bandung. Sehingga hubungan relasinya harus baik. Makanya harus dibicarakan, komunikasi dan koordinasi. Jangan kemudian seakan-akan memaksa atau intervensi yang justru kewenangan Walikota,” tuturnya.

Salah satu persoalan dan harapan bagi Gubernur jabar hari ini, jangan sampai mengulang apa yang terjadi di pemerintahan sebelumnya ketika relasi Pemprov dan Kabupaten/Kota kurang baik.

“Ada harapan Emil membangun relasi yang baik dan beberapa kali dikatakan saat pidato serah terima beliau kembali menekankan itu, apalagi dengan Kota Bandung,” tukas Firman.

Namun sekali lagi Firman menegaskan, Pemprov tidak bisa hirarki karena kabupaten kota bukan bawahan.

“Walikota bukan bawahan Gubernur, Walikota pemimpin daerah otonom untuk mengurus daerahnya. Gubernur dalam aturan memang punya kewenangan utnuk melakukan pengawasan dan pembinaan, tapi harus dikedepankan komunikasi dan koordinasi. Pak oded bukan orang yang baru dikenal Emil,” pungkasnya.