Wali Kota Bandung Minta BPR Stop Beri Kredit ke Para Pejabat, Maksimalkan Untuk Rakyat Kecil

Terasjabar.co – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemkot Bandung menghentikan penyaluran kredit ke para pejabat.

“Saya tadi mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi BPR, salah satu arahan saya agar menghentikan pinjaman ke para pejabat,” ujar Emil sapaan Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Rabu (18/07/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, penghentian pinjaman ke pejabat karena masih banyak yang lebih membutuhkan yaitu rakyat kecil yang butuh pinjaman melalui Kredit Melati, Kredit Mesra dan Bagja.

Tiga program kredit untuk melawan rentenir itu, kata Emil, sudah dimanfaatkan oleh 16 ribu warga Kota Bandung. Rencana pemberian kredit tanpa agunan untuk masyarakat kecil akan diperluas untuk warga Jawa Barat.

“Saya sudah konsultasi secara aturan tak ada masalah BPR menyalurkan kredit se-Jawa Barat,” ujar Emil.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PD BPR Kota Bandung, Rio Zakaria mengatakan sejak Juni 2017, BPR hanya memberikan kredit modal kerja maksimal Rp 100 juta sesuai perjanjian dengan PT Jamkrida sebagai penjamin kredit. Prioritas kredit ke mikro (Melati, Mesra dan Bagja).

Menurut Rio, BPR bisa beroperasi di seluruh Jabar secara bertahap, asal didukung jaringan kantor konvensional atau branchless bank yang memadai.

“Saat pertemuan, Pak Wali Kota mendorong BPR agar tidak berpikir konvensional, harus memiliki konsep marketing yang efisien dan efektif serta diupayakan berbasis teknologi digital,” ujar Rio.

Rio mengatakan sejak ada Kredit Melati, Mesra dan Bagja, pihaknya tidak lagi menyalurkan kredit kepada para pejabat.