Soal PPDB, Ridwan Kamil: Semua Sekolah di Bandung Kualitasnya Sama

Terasjabar.co – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun selalu memunculkan polemik di tengah masyarakat. Lalu apa kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil soal itu?

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, PPDB adalah peraturan yang mengikat secara nasional dengan mewajibkan setiap daerah membuat zonasi agar siswa tidak jauh untuk pergi ke sekolah.

“Dinamika selalu ada, tapi Pemkot Bandung mencoba semaksimal mungkin bersikap adil. Kalau ada kurang paham atau kurang puas kita ada lembaga pengaduan yang insya Allah akan memfasilitasi permasalahan dan diselesaikan secara aturan,” ujar Emil, Senin (9/7/2018).

Emil mengatakan polemik akan terus terjadi setiap tahunnya karena ada warga yang anaknya tidak masuk ke sekolah yang dimaksud. “Intinya, inilah PR besar negara bahwa sekolah negeri memang terbatas. Semua berlomba ingin masuk negeri, tapi jumlah terbatas,” katanya.

Sebagai pimpinan daerah, Emil megaku sudah berupaya untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan agar tidak ada ungkapan sekolah favorit. Salah satunya dengan memutasi para guru dan kepala sekolah teladan se-Kota Bandung. Sehingga, siswa sekolah di mana pun akan memperoleh kualitas pendidikan sama.

Meski begitu Emil menyadari setiap orang tua memiliki cita-cita untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, tidak hanya dari segi akademik tapi rasa keadilan. Sebab saat ini siswa yang kurang berprestasi juga memiliki hak yang sama.

“Jadi imbauan saya tidak usah khawatir kualitas pendidikan di Kota Bandung. IPM bidang pendidikannya saja lebih dari 90. Artinya bersekolah di mana saja, di Kota Bandung kualitasnya saya jamin salah satu yang terbaik di Indonesia,” katanya.

Disinggung soal siswa tak lolos PPDB minta subsidi ke swasta, Emil mengatakan hal itu sudah terfasilitasi dengan baik. Asalkan siswa tersebut masuk dalam kategori tidak mampu.

“Kita ada program subsidi bagi warga tidak mampu. Tapi kalau orang kaya ke swasta minta subsidi, di mana rasa keadilannya? Orang tidak mampu kita biayai di negeri dan swasta. Itu dari tahun lalu ada. Kita beri Kartu Bandung Juara, itu di luar SPP kita bantu seragam, buku, sepatu. Jadi jangan khawatir bagi warga tidak mampu yang ke swasta biayanya banyak dibantu,” katanya.

Terakir, kata Emil, ia berharap agar warga juga turut mengawasi PPDB. Jika ada pelanggaran yang terjadi di lapangan diharapkan bisa segera dilaporkan untuk segera ditangani secara adiminstratif atau pidana.