Pimpin Apel Perdana, Iriawan Paparkan Tugasnya Pada Ribuan PNS di Gedung Sate

Terasjabar.co – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan memimpin apel perdana pasca libur Lebaran di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/6/2018). Apel perdana diikuti oleh ribuan PNS yang bertugas di Gedung Sate.

Selain menjadi ajang perkenalan, apel ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi Iriawan dengan ribuan PSN di lingkungan Pemprov Jabar. Berbagai hal dia paparkan, terutama mengenai tugasnya sebagai Pj Gubernur.

Apel dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Sebelum apel digelar ribuan PNS yang bertugas di Gedung Sate dan lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat terlihat sudah bersiap-siap untuk mengikuti apel pagi tersebut.

Sejumlah pejabat juga tampak hadir mulai dari Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, kepala dinas juga nampak hadir untuk mengukuti apel perdana pasca libur Lebaran 2018.

“Apel pagi ini, jadi kesempatan bagi saya untuk silaturahmi dengan bapak ibu sekalian. Tanggal 18 Juni saya dilantik menjadi Pj Gubernur dan saya adalah bayangkara sejati apa yang ditugaskan negara akan saya jalankan dengan baik,” kata Iriawan mengawali sambutannya.

Iriawan mengatakan ada dua tugas utama yang harus dia jalankan dengan baik selama menjadi Pj Gubernur. Pertama mengefektifakn penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyukseskan Pilgub Jabar yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang.

“Ada dua tugas pokok, pertama mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyukseskan Pilgub Jabar,” ucapnya.

Untuk itu, dia meminta bantuan kepada semua PNS untuk ikut menyukseskan semua program dan roda pemerintahan. Dia mengajak semua pihak untuk bersinergi sehingga semua program bisa berjalan dengan baik.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri, dengan bantuan maksimal dari semua insya allah Jabar akan tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Pada kesempatan ini dia juga mengingatkan agar PNS bersikap netral di Pilgub Jabar nanti. Jangan sampai ada PNS yang mendukung atau membantu memenangkan salah satu pasangan calon dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Mari kita tunjukan, kita semua penyelenggara adalah netral. Kita komitmen sama-sama kalau ada (yang tidak netral), tentu ada sanksi tertentu,” ujarnya.