Dedi Mulyadi Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Agar Kasus Anak Gugat Ibu Kandung Tak Terjadi Lagi

Terasjabar.co – Bercermin dari kasus Mak Cicih (78), Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Dedi Mulyadi berencana memiliki program pencegahan agar kasus yang sama tidak berulang.

Seperti diketahui, Mak Cicih sempat digugat oleh empat anak kandungnya ke pengadilan dan kini dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan sertifikat tanah miliknya.

Program pencegahan berupa pendidikan berkarakter bagi siswa siswi sekolah akan tepat. Menurut dia, pendidikan karakter itu akan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah di Jawa Barat.

Rancangan rencananya itu ia sampaikan di kediamannya, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta.

“Adab, tata krama dan kemauan untuk menjadi lebih baik itu harus ada sejak dini, sejak usia sekolah,” kata Dedi, Kamis (7/7/2018).

Sehingga, menurut mantan Bupati Purwakarta itu, saat beranjak dewasa, para siswa itu akan tumbuh menjadi orang-orang hebat dan beradab, serta menghormati dan menyayangi orang tuanya. Oleh karena itu, kerja sama semua pihak mutlak harus terjadi. Sebab program ini memiliki keberpihakan terhadap masyarakat Jawa Barat.

Selain itu, Cawagub nomor urut empat tersebut berencana membuat tim advokasi bagi warga miskin.

“Hukum memang tidak boleh berpihak, tetapi harus diimplementasikan seadil-adilnya bagi siapapun,” ujarnya.

Seperti halnya berbagai kasus kerap dia temukan di Jawa Barat. Mulai dari kasus Didin Cacing di Cianjur, Ibu Rokayah di Garut dan terakhir Mak Icih di Kota Bandung.

Keawaman warga dalam menghadapi dan menangani masalah hukum, kerap menjadi kendala dalam prosesnya. Selain tidak paham hukum, ketiadaan biaya untuk membayar jasa kuasa hukum pun menjadi persoalan.

Tim advokasi bentukan Dedi, nantinya dibiayai oleh insentif anggaran Pemprov Jabar atau anggaran lain yang dimungkinkan.

Anggota timnya itu pun berasal dari lulusan jurusan hukum dari universitas terbaik yang ada di Jawa Barat.

“Artinya, Negara dalam hal ini Pemprov Jabar membantu untuk membiayai, biasa APBD atau sumber lain yang tidak melanggar aturan,” katanya menjelaskan.