Ini Tiga Poin Aspirasi Pertuni Jabar Kepada Ridwan Kamil

Terasjabar.co – Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jawa Barat di Klinik Pijat Hegar Massage, Pasteur, Sabtu (7/4/2018).

Pria yang akrab disapa Emil itu menilai, kaum disabilitas khususnya tunanetra di Jawa Barat belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.

“Saya bertemu dengan Pertuni Jabar, intinya mereka juga keluarga Jabar jumlahnya juga banyak setengah juta tunanetra. Saya merasa kurang diperhatikan di level Jabar. Kalau Kota Bandung mah sudah diapresiasi dengan infrastruktur, sosial, kesejahteraan sudah sangat memadai dan berharap itu terjadi juga ada di level Jabar,” ucap Emil.

Dia mengatakan, keahlian memijat para tunanetra bisa dikolaborasikan dengan program unggulannya, yakni satu kabupaten satu objek wisata.

“Saya akan sinkronkan dengan program satu kabupaten satu objek pariwisata. Karena program destinasi wisata yang jadi program jangka menengah pasangan Rindu pasti membutuhkan restoran, hotel dan pelayanan kenyamanan seperti spa dan pijat,” ucap Emil.

Dalam pertemuan itu, Pertuni Jabar meminta agar siapapun pemimpin Jawa Barat dapat melindungi hak-hak kaum disabilitas, khususnya tunanetra yang saat ini jumlahnya mencapai 500 jiwa. Ada tiga poin aspirasi yang disampaikan Pertuni Jabar kepada Ridwan Kamil.

“Pertama optimalisasi dan implementasi Perda No 7 tahun 2013 tentang perlindungan kaum disabilitas,” ujar Sekretaris Daerah Pertuni Jabar Yurisman.

Dia mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali mengeluarkan peraturan daerah sebagai payung kehidupan kaum disabilitas. Namun, kata dia, secara praktik aturan itu belum terlaksana dengan baik.

“Poin kedua, kita ingin pemimpin yang bisa menjaga dan memelihara hak dan penghormatan eksistensi penyandang disabilitas terutama masalah aksesbilitas,” tuturnya.

Yurisman juga berharap pemimpin Jabar ke depan mampu menciptakan suasana ramah bagi kaum disabilitas, baik urusan infrastruktur maupun kehidupan sosial di masyarakat.

“Kita juga ingin bagaimana pemimpin ke depan dapat menciptakan suasana penyandang disabilitas menjadi bagian integral dengan masyarakat melalui penyetaraan hak,” tuturnya.

“Pada prinsipnya, kami punya ekspektasi tinggi terhadap pemimpin. Kami ingin gubernur yang berlaku adil. Bisa melindungi dan menghormati keberadaan para penyandang disabilitas,” jelasnya.