Irfan Suryanagara Minta Pemerintah Bersikap Bijak dan Adil Dalam Menegakkan Aturan PPKM Darurat

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. meminta pemerintah bersikap bijak dan adil saat menegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab, tak sedikit masyarakat kecil yang terpaksa harus berjualan ditengah pandemi karena harus memberi makan anak isterinya.

Anggota Komisi III DPRD Jabar tersebut mengaku prihatin ada aparat yang tega mengobrak-abrik dagangan masyarakat kecil karena alasan penegakkan PPKM Darurat.

“Saya sangat prihatin banyak aparat yang menegakan aturan PPKM dengan tidak mengedepankan aspek humanis,” ungkapnya, Senin (19/7/2021).

Oleh karena itu, ia meminta aparat mengedepankan cara-cara persuasif dan bijaksana saat menegakkan aturan PPKM Darurat.

“Ini sebisa mungkin dilakukan dengan cara-cara persuasif, jangan sampai menimbulkan masalah baru,” lanjutnya.

Pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat ini mengatakan masyarakat tidak bisa dihalangi untuk keluar rumah jika memang ada keperluan-keperluan mendesak. Oleh karena itu ia meminta petugas memberikan edukasi agar saat keluar rumah masyarakat tidak sampai tertular Covid-19.

Ia mengingatkan, semua pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan menjaga imunitas tubuh. Kedua hal tersebut harus benar-benar dijaga dan diterapkan agar PPKM bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Psikis orang pasti akan galau apalagi situasi memang sedang sulit, ada kebutuhan esok hari harus makan apa demi menyambung hidup keluarga. Tapi aktivitas itu sebisa mungkin jangan sampai menyebabkan terjadinya kontak fisik dengan orang lain,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ifran menyatakan, dibutuhkan pola pendekatan yang bijak dan adil sehingga penegakan aturan PPKM Darurat tidak sampai menyinggung perasaan masyarakat.

“Harus ada permaklumannya. Menegur atau mengingatkannya pun harus dengan cara-cara persuasif, apalagi saat bertundak tidak ada pembagian bantuan sosial dari aparat,” lanjutnya.

Di samping itu, percepatan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak PPKM Darurat juga penting. Apabila, percepatan pemberian bansos dilakukan secara serius oleh pemerintah tentu dampak psikis masyarakat akan lebih rendah sehingga, tidak ada lagi masalah yang muncul di publik akibat PPKM Darurat.

“Inilah yang menurut saya pendekatannya harus wise, bijaksana, persuasif jangan sampai terjadi konflik. Saya kira masyarakat kita itu masyarakat yang kalau diajak ngomong baik-baik pasti saling menyadari,” pungkasnya.