Ridwan Kamil Sebut Progres PPKM Darurat di Jabar Belum Memuaskan

Terasjabar.co – Penyekatan dan penindakan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Barat akan lebih gencar dilakukan. Pasalnya, saat pergerakan atau mobilitas masyarakat masih belum mencapai persentase yang diharapkan. PPKM Darurat berlangsung pada 3-20 Juli 2021.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menggelar konferensi pers secara virtual, Selasa (6/7/2021). Kang Emil –sapaan Ridwan– menyebut, saat ini penurunan mobilitas masyarakat masih berada di angka 17 persen.

“Progres pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar masih belum memuaskan, target penurunan mobilitas di Jabar harusnya menurun 30 persen, sekarang masih di angka 17 persen. Kita sudah koordinasi dalam dua hari ke depan akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk tipiring-tipiring di jalan-jalan untuk mengurangi mobilitas,” kata Emil.

Menurutnya, masih ada kerancuan di tengah masyarakat mengenai sektor kerja atau perkantoran yang masuk kategori esensial atau kritikal. “Masih ada kerancuan sektor kritikal dan esensial, nanti kita akan lakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu definisi kritikal dan esensial,” tuturnya.

Mengutip dokumen Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali, perkantoran yang bergerak di bidang esensial meliputi bidang keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Kemudian sektor yang bergerak di bidang kritikal, yakni di sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

“Kita juga akan menindak mereka yang tidak WFH 100 persen, termasuk industri yang masih membandel yang teridentifikasi tidak punya Satgas COVID-19, sehingga pegawainya yang Covid tidak diurus dan menjadi klaster keluarga, tidak masuk kategori, TNI dan Polri akan melakukan razia ke industri juga,” katanya.

Untuk mencapai target yang ditetapkan, Pemprov Jabar bersama TNI-Polri akan merutinkan koordinasi. “Tiga hari sekali kita dievaluasi pak Luhut dengan statistik,” ujar Emil