Solusi Terkait Isu Korupsi Dari 4 Pasang Kandidat Pilgub Jabar 2018

Terasjabar.co – Isu tentang korupsi menjadi salah satu bahasan penting yang mencuat dalam Debat Publik Pertama Pilgub Jabar 2018 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, tadi malam, Senin (12/03/18).

Hal ini terkait statemen KPK yang memberi indikasi bahwa sejumlah kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada serentak 2018 ini tersandung kasus korupsi. Tema ini menjadi menarik disinkronkan dengan fakta bahwa ada beberapa kepala daerah di Jabar yang sudah menjadi tersangka korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Empat kandidat menjawab persoalan ini pada Debat Publik Pertama Pilgub Jabar 2018 tersebut.

Cagub nonor urut 4 Deddy Mizwar menegaskan praktik korupsi kepala daerah tidak akan terjadi bila tata kelola pemerintah dilakukan dengan baik dan memenuhi unsur transparansi dan akuntabel. Demiz berkomitmen untuk mewujudkan konsep reformasi birokrasi sebagai misi pertama dari 5 misi yang diusungnya.

“Pendekatannya bisa dengan teknologi informasi. Ini bukan hanya urusan kepala daerah tapi semua pihak. Sistem yang ada hanya sebagai penguat,” tegas Demiz.

Cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil menawarkan 2 solusi atas masalah tersebut, yakni kepemimpinan dan teknologi.

“Jika saya terpilih maka di 27 daerah di Jawa Barat kita wajibkan sistem aplikasi antikorupsi seperti yang kami bentuk di Kota Bandung. Kami membentuk tim insinyur, tim diskresi, CSR, itulah cara kita membentengi. Ada ratusan aplikasi anti korupsi dan e-budgeting,” kata Emil.

Sementara itu, Cawagub nomor urut 2, Anton Charliyan menegaskan bahwa bahaya korupsi hanya dapat diselesaikan dengan memperketat pengawasan serta pendampingan yang serius terhadap seluruh SKPD.

“Dalam rangka membangun good governance, kita harus adakan reward dan punishment, kita ada pendampingan dan pengawasan yang simultan. Tidak hanya gubernurnya tapi rakyat berhak mengawasi semua SKPD di daerah masing-masing,” terang Anton.

Terakhir, cawagub nomor urut 3, Ahmad Syaikhu menyodorkan solusinya dengan memperkuat pengendalian sistem internal pemerintah daerah yang selama ini lemah. “Kedua harus meningkatkan kesejahteraan ASN. Karena di situlah peluang terjadinya praktik korup,” tandas Syaikhu. (*)

red