Cegah Konflik, Ridwan Kamil Usulkan agar Bansos Disalurkan Satu Pintu

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar bantuan sosial (bansos), baik dari pemerintah pusat maupun daerah, disalurkan melalui satu pintu demi mencegah konflik sosial di masyarakat.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Emil itu dalam rapat terbatas bersama Presiden RI, para menteri, dan sejumlah kepala daerah via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

“Usulan kami, delapan pintu bantuan dari pusat dan daerah ini disinkronkan teknisnya. Kalau bisa oleh Kemenko PMK agar semua pintu menjadi satu regulasi, satu cara, dan satu waktu,” ucap Emil dalam rilis yang diterima Terasjabar.co, Selasa (28/4/2020).

Diharapkan penyaluran dengan metode tersebut lebih efektif dan meredam konflik sosial yang mungkin terjadi. Pasalnya, kata dia, saat ini banyak dinamika yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bantuan. Hal tersebut membuat masyarakat kebingungan karena bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak datang bersamaan.

“Karena banyak kementerian dengan caranya sendiri sehingga jatuh di masyarakatnya membingungkan, ada yang kebagian duluan, ada yang telat, bahkan ada yang menyangka tidak akan kebagian akhirnya menyalahkan RT/RW hingga demo dan sebagainya,” katanya.

Khusus bantuan sosial dari provinsi, Kang Emil mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan sebanyak 12 ribu paket dan 900 paket di antaranya dikembalikan warga.

“Mayoritas sudah banyak diterima atau 99 persen yang menerima dengan baik,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos. Selain itu, penyaluran bansos terus dilakukan.

“Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa,” katanya.

“Sekitar 63 persen data warga baru beres Subuh tadi. Jadi untuk yang belum, sedang dalam proses (penyaluran),” tambahnya.

Menurutnya, Pemprov Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan COVID-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

“Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi, di antaranya untuk bansos, pembelian alat kesehatan, dan anggaran penugasan gugus tugas,” ujarnya.