Partai Demokrat Dukung Interpelasi Ridwan Kamil

Terasjabar.co –  Partai Demokrat mendukung rencana penyampaian hak interpelasi DPRD Jabar terhadap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Interpelasi dilakukan lantaran program kerja Pemprov Jabar yang muncul pada 2019 ini tidak melalui pembahasan dengan legislatif.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, salah satu program yang muncul tanpa pembahasan ialah penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok yang mulai dilakukan revitaslisasi pada tahun ini.

“Itu tidak pernah diajukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun ini,” ujar Asep di Bandung, Rabu (16/10/2019).

Asep menuturkan kewenangan revitalisasi situ tersebut berada di tangan pemerintah pusat yang memiliki anggaran sendiri. Pasalnya, lanjut Asep, Pemprov Jabar telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk proyek tersebut.

“Kan situ, sungai itu kewenangan pusat, termasuk Kalimalang, harus izin dulu ke pusat, harus koordinasi dulu ke pusat karena itu kan bukan menjadi kewenangan kita,” bebernya.

Selain itu, program lain yang menjadi sorotan dewan pun yakni penataan alun-alun yang menjadi program unggulan Ridwan Kamil di Jabar salah satunya di Ciri Mekar, Kabupate Bogor.

“Padahal yang dari dulu rencana mau ditata itu alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, nah yang baru ini tidak dibahas dulu, tiba-tiba muncul,” sambungnya.

Hal itu pun berdampak pada program kerja Pemprov Jabar pada 2019 yang tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti perbaikan jalan dibeberapa ruas serta minimnya serapan anggaran.

“Ternyata programnya banyak yang mogok, ini dampah dari tidak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu,” bebernya.

Atas dasar itu pun para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan interpleasi terhadai Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Bahkan saat ini DPRD tengah menghimpun syarat materi untuk mengajukan hak interpleasi.

Sekarang sedang menghimpun syarat, materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib sekarang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya yakin 15 dapat,” pungkasnya.