DPRD Jawa Barat: Kamar Asrama Haji Embarkasi Bekasi Harus Standar Hotel Bintang 3

Terasjabar.co – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, terdapat perbedaan mencolok pada fasilitas Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Perbedaan itu terletak pada fasilitas kamar antara gedung baru dengan gedung lama Asrama Haji Embarkasi Bekasi. Hal itu diketahui saat Anggota Komisi 5 yang membidangi salah satunya terkait keagamaan melakukan kunjungan langsung pada, Selasa (9/7/2019).

“Hari ini kita (Komisi V) melakukan kunjungan, kebetulan saya juga hari ini akan berangkat ke tanah suci sebagai TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), ada beberapa rekomendasi yang disampai salah satunya terkait fasilitas asrama,” kata Abdul Hadi di Bekasi.

Fasilitas penginapan Asrama Haji Embarkasi Bekasi menggunakan lima gedung diantaranya, Mina A, Mina B, Mina C, Mina D dan Mina E. Dua dari lima gedung itu merupakan gedung baru yang memiliki fasilitas setara hotel bintang tiga.

“Kalau D dan E rata-rata satu kamar 4 orang, kamar mandinya bagus terus tempat tidurnya standar spring bed dan kemudian nyaman segar,” ungkap Abdul Hadi.

Sementara perbedaan mencolok terjadi ketika melihat fasilitas penginapan di Gedung Mina A, Mina B dan Mina C.

“Kalau yang Mina A,B C, kurang bagus, enggak ada lift, kasian jemaah yang sudah sepuh kalau dia berada di lantai 3, kalau dilihat masih sangat jadul-lah ya, tempat tidur susun sudah ringkih,” ucapnya.

“Ada yang satu kamar bersepuluh, kami sempat tanya ke jemaah bisa tidur? mereka jawab ya beginilah pak. Maksa-maksa tidur. Ada yang tempat tidurnya sudah tidak bagus, ya detail seperti ini penting kalau menurut kami,” tambahnya.

Dia berharap, fasilitas yang ada di Asrama Haji Embarkasi Bekasi dapat diseragamkan agar tidak ada lagi ketimpangan. Terlebih menurut dia, fasilitas bagus justru banyak dinikmati untuk petugas haji dari Kemeterian Agama.

“Ya itulah kita standarkan agar setara hotel bintang 3 cukuplah, terutama D yang bagus sekali, tapi saya lihat Mina D dan E dipakai oleh personil dari kemenagnya sendiri, dari jemaah kurang banyak yang pakai,” ujarnya.

Namun kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus menetapkan skala priorotas yang tepat dengan berkordinasi bersama Kemeterian Agama. Pasalnya, tahun depan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan mulai menerima pemberangkatan haji.

“Harus dipikirkan juga Jabar tahun depan akan menggunakan BIJB untuk haji agar proses pemberangkatan haji lebih maksimal, nah nanti bagaimana pembahasan kedepan terkait aset ini jangan sampai di sini bakal sepi tapi dianggarkan besar untuk pembangunan fisiknya,” tandasnya.