Disnakertrans Jabar Krisis Mediator Sengketa Hubungan Industrial

Terasjabar.co – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengalami krisis mediator untuk menangani sengketa hubungan industrial. Sehingga, perlu adanya keberpihakan dari berbagai pihak untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut.

Kepala Disnakertrans Jabar Ade Afriandi mengatakan saat ini hanya ada 76 mediator yang berasal dari ASN provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah tersebut akan terus berkurang seiring memasukinya masa pensiun sejumlah mediator.

“Kita saat ini mengalami kekurangan mediator. Apalagi pada 2022 jumlah mediator yang akan pensiun 21 orang, sehingga tersisa hanya 55 orang mediator. Untuk mencetak mediator, setidaknya butuh waktu tiga tahun karena melalui proses diklat dan pemagangan,” kata Ade di kantornya, Rabu (19/6/2019).

Ia menuturkan melalui program mediator juara akan mengirimkan sejumlah anak buahnya untuk mengikuti diklat mediator. Selain itu, mendorong kabupaten dan kota untuk mengangkat ASN menjadi mediator.

Menurutnya jumlah industri di Jabar saat ini mencapai 32 ribu berdasarkan data BPS. Dengan banyaknya jumlah industri, persoalan hubungan industrial juga tak dipungkiri sangat banyak.

Diakuinya pekerjaan menjadi seorang mediator kurang diminati ASN. Apalagi, tugasnya mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih antara serikat kerja dengan pelaku industri.

“Pekerjaannya mempertemukan orang berselisih jadi tidak menarik minat. Tapi ada upaya program mediator juara, menunjukkan pekerjaan ini sangat penting,” katanya.

“Kalau berbicara kebutuhan, kita minimal itu satu kabupaten/kota ada 5 orang mediator. Saat ini saja Pangandaran, Ciamis dan Banjar belum punya mediator, karena memang tidak mudah,” ujar Ade.